PEKANBARU - Kekecewaan mendalam terhadap pengelolaan sumber daya alam Riau disuarakan lantang oleh Timbalan Ketua Dewan Pengurus Harian LAM Riau, Datuk H Tarlaili. Berdiri di atas mobil komando di depan gerbang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), ia mengingatkan kembali sejarah panjang kontrak pengelolaan minyak di wilayah Minas yang dulunya melibatkan Sultan Siak.

Dalam orasinya Selasa (10/11/2026), Datuk Tarlaili mempertanyakan nasib otonomi khusus bagi Riau yang hingga kini sekadar janji tak bertuan. Ia membandingkan perlakuan negara terhadap Aceh dan Papua yang sudah menikmati keistimewaan tersebut, padahal Kesultanan Siak memiliki rekam jejak kontribusi yang sangat besar bagi pembentukan republik ini.

Selain menuntut 70 persen DBH untuk Riau, tokoh adat ini menyoroti temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait 1,6 juta hektare lahan ilegal. Ia mendesak kejelasan status lahan-lahan tersebut, di mana lahan milik negara harus dikelola dengan baik, sementara yang bukan hak negara wajib dikembalikan ke pangkuan masyarakat.

"Jika tidak ada jawaban pasti, kami akan tetap bertahan dan menyegel Kantor PHR. Riau ini negeri beradab, tapi perusahaan harus memberikan sumbangsih nyata, bukan sekadar mengeruk hasil bumi," tegasnya di hadapan ratusan demonstran. (wpa)