PEKANBARU, GORIAU.COM - Meski baru akan dijalankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014, namun realiasi program Rumah Layak Huni (RLH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap tidak akan bisa dilaksanakan jika belum dituangkan ke dalam sebuah peraturan gubernur (pergub).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BMP Bandes) Provinsi Riau, H Daswanto, menjelaskan, pergub dugunakan sebagai acuan hukum dalam penerapan kebijakan penggunaan anggarannya."Saat ini tengah dalam penyusunan pergub-nya, karena sifatnya harus ada. Kalau tidak, program tidak akan bisa berjalan," kata Daswanto.Setidaknya ada 5 unit Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Pemprov Riau yang terlibat dalam penyusunan dan realisasi program ini. Diantaranya BPM Bangdes, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) dan Dinas Sosial (Dissos).Untuk pembagian tugas dari SKPD terkait itu lanjut Daswanto, pengembangan masyarakat pedesaan oleh BPM Bangdes. Pembangunan konsep rumah layak huni di Dinas Pekerjaan Umum.Kemudian penanaman pohon mangga dan pangan pokok diurus Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Selain itu, rencana pembangunan kolam ikan sederhana yang memerlukan suport Diskanlut. Terakhir, untuk pembinaan masyarakat miskin, wewenangnya Dinas Sosial.***