PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Peristiwa kebakaran lahan atau hutan di berbagai wilayah Provinsi Riau termasuk di Kabupaten Pelalawan telah kian meresahkan. Dampaknya bahkan telah menjangkau negara-negara tetangga berupa kabut asap pekat. Secara tegas, Lembaga Adat Petalangan (LAP) Pelalawan mendesak aparat kepolisian segera menghukum para pelakunya.

"Aparat penegak hukum harus menyeret para pelaku pembakaran lahan di Provinsi Riau, yang dinilai telah merugikan banyak orang. Bayangkan, nyaris setiap tahun kabut asap terus dikonsumsi oleh masyarakat sementara tidak pernah ada para perusahaan atau pelaku pembakaran itu dipenjarakan," kata Ketua Umum Lembaga Adat Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Mukhtarius didampingi oleh Majelis Tinggi Hukum Adat yang bergelar, Arifin, kepada pewarta GoRiau.com, Minggu (23/6/2013).

Mukhtar mengatakan, berdasarkan informasi maka saat ini sedikitnya ada 14 perusahaan yang teridentifikasi melakukan pembakaran lahan di Provinsi Riau yang tersebar di sejumlah Kabupaten kota. Semestinya penegak hukum di negeri ini bisa menunjukkan taringnya dan serius untuk menyeret pelaku pembakaran itu ke penjara.

"Karena dampak dari kabut asap yang terjadi, itu bisa menyebabkan masyarakat jatuh sakit maupun terjadinya kecelakaan saat berkendara di jalan raya, karena jarak pandang yang pendek. Karena itu, sudah semestinya para pelaku yang dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum diusut secara tuntas dan transparan," tandasnya.

Senada juga diutarakan oleh Tokoh Adat yang bergelar Batin Bunut, Arifin. Menurutnya, para penegak hukum diminta untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terhadap kasus pembakaran lahan itu. Pasalnya, jika tidak diusut secara tuntas dan transfaran, kejadian tahunan itu diyakini akan kembali terulang.

"Jika tidak ada efek jera untuk pelaku pembakaran itu, niscaya setiap tahun kita menikmati kabut asap ini. Jadi, kita minta ketegasan para penegak hukum itu agar bekerja secara profesional dan tidak tebang pilih. Sebagai masyarakat, kita siap mendukung aksi penegak hukum agar bekerja lebih maksimal dan transfaran", tutup Majelis Tinggi Hukum Adat Petalangan, Arifin.(ilm)