PEKANBARU – Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) masih lama, namun saling dukung calon mulai terasa. Kali ini dukungan dideklarasikan untuk Menteri BUMN, Erick Thohir oleh Majelis Pimpinan Nasional (MPP) Pusat Kedaulatan Rakyat (Pakar) dan MPW Pakar Riau, Kamis (17/3/2022).

Deklarasi dilakukan serentak saat pelantikan DPW Pakar Riau oleh MPP Pakar.

Bendahara Umum MPN Pakar, Andreanur yang hadir dalam pelantikan dan pendeklarasian tersebut mengatakan, Pakar mendukung Erick Thohir sebagai calon presiden karena pada tahun 2019 yang lalu, Erick Thohir adalah tim pemenangan nasional yang sukses mengantar Jokowi menjadi presiden di periode kedua.

"Kedua, Erick Thohir adalah sosok anak muda yang memiliki integritas yang sangat baik, terbukti dia berani melaporkan anak BUMN yang bermasalah ke kejaksaan," katanya, Kamis (17/3/2022).

Selain itu, karena Erick dinilai tidak memiliki dosa dimasa lalu, apalagi Erick juga bukanlah seorang anggota partai politik manapun.

Dengan ketiga alasan itu, Pakar mendeklarasikan diri untuk mendukung Erick karena menilai aset BUMN setelah dipimpin oleh Erick Thohir melesat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

"Erick adalah salah satu sosok pilihan anak muda di era surplus demografi," terangnya.

Lebih jauh Andreanur membeberkan hingga ditetapkannya calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2023 nanti, Pakar akan terus berusaha untuk meningkatkan elektabilitas Erick Thohir.

"Termasuk juga untuk mengampanyekan program Erick Thohir ke masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan," ucapnya.

Sementara itu, senada dengan Andreanur, Ketua MPW Pakar Riau Dr Saut Maruli Tua Manik menjelaskan, Pakar Riau mendukung Erick Thohir karena tidak mempunyai dosa di masa lalu.

"Saya rasa, Erick Thohir sebagai pemimpin tidak akan memperkaya diri, melainkan bekerja untuk masyarakat," bebernya.

Di Riau nantinya, Pakar juga akan berusaha untuk meningkatkan elektabilitas Erick Thohir dengan cara menyampaikan prestasi serta program unggulan yang berbasis kerakyatan seperti kedaulatan pangan dan kedaulatan energi berbasis kerakyatan.

"Persoalan UMKM itu juga menjadi pembicaraan, program sudah digodok dan siap dijalankan," tutupnya. ***