PANGKALAN KERINCI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan memastikan sudah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemkab Pelalawan sudah memberikan sanksi kepada 3 ASN hasil rekomendasi KASN.

"Sudah, itu sudah kita tindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi kepada 3 ASN yang direkomendasikan oleh KASN," terang Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pelalawan, Fakhrurrozi, Senin (2/11/2020).

Dijelaskan Fakhrurrozi, keputusan sanksi terhadap 3 ASN itu bahkan sudah diupload ke situs Pemkab Pelalawan sejak 19 Oktober lalu.

"Mungkin pihak Kemendagri belum melihat sanksi yang kita jatuhkan itu. Bukti fisik Surat Keputusan (SK) Bupati Pelalawan selaku pejabat pembina kepegawaian daerah sudah kita sampaikan ke KASN dan Menpan RB," paparnya.

Diungkapkannya, hari ini pihaknya akan menghubungi Kemendagri untuk menjelaskan terkait hal tersebut.

"Satu camat dan 1 kepala sekolah dijatuhi sanksi moral. Sementara 1 kepala sekolah lagi, dijatuhi sanksi sedang," imbuh Fakhrurrozi.

Sebelumnya, Kemendagri merilis 67 kepala daerah se Indonesia belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait netralitasi ASN di Pilkada.

Salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan. Dimana ada 3 ASN di Pelalawan yang direkomendasikan oleh KASN untuk dijatuhi sanksi. Yakni 1 camat dan 2 kepala sekolah. ***