PEKANBARU - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menggelar acara bertajuk 'Kumham Goes to Campus 2023' di Gedung M. Diah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (Unri) pada Rabu, 17 Mei 2023. Acara ini menjadi wadah pembahasan seputar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang telah disahkan pada 6 Desember 2022 dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum, yang hadir sebagai keynote speaker, mengatakan bahwa KUHP Nasional telah mengalami proses panjang sejak 1958 dan telah mengalami perubahan draft lebih dari 25 kali.

"Kalau dihitung sejak masuk ke DPR, KUHP ini sudah proses selama 60 tahun. Ini artinya kami telah berupaya membuat KUHP dengan melibatkan publik, namun kami sadari bahwa KUHP Nasional tidak bisa sempurna dalam masyarakat yang multi etnis dan sebagainya," ungkap Prof. Edward.

Ia juga menjabarkan lima misi utama dari KUHP Nasional yang meliputi demokratisasi, dekolonisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi.

Pada bagian lain, Prof. Edward menegaskan pentingnya sosialisasi KUHP Nasional yang terus digencarkan selama tiga tahun ke depan. Tujuan utamanya adalah mengubah mindset masyarakat dan penegak hukum, serta memastikan bahwa penerapan hukum pidana berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

"Sosialisasi kepada aparat penegak hukum agar ada kesamaan standar, pemahaman dan penerapan. Saat ini tim ahli sedang membuat modul untuk menjadi acuan bagi penegak dan aparat hukum untuk menerapkan KUHP nasional," tutupnya.

Dalam acara tersebut, hadir juga sejumlah pembicara terkemuka, diantaranya Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., pH.D dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum dari Universitas Jember, Bambang Sagitanto S.H., M.H dari Analisis Hukum Madya DJKI, dan Asep Achmad, S.Kom dari Pemeriksa Desain Industri Madya DJKI. Selain itu, turut dihadiri oleh Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si dan sejumlah civitas akademika lainnya.

'Kumham Goes to Campus 2023' menjadi bentuk proaktif Kemenkumham RI dalam mensosialisasikan KUHP Nasional, serta menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat dan aparat hukum tentang pentingnya pemahaman dan penerapan hukum pidana yang adil dan berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Prof. Topo Santoso, salah satu pembicara dalam acara tersebut, menekankan pentingnya sosialisasi KUHP Nasional ini. "Kami berharap melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam penerapan hukum di Indonesia. KUHP Nasional memiliki misi yang sangat penting dalam memajukan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah demokratisasi dan dekolonisasi," ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si, mengapresiasi kegiatan tersebut. "Kami merasa terhormat menjadi bagian dari acara penting ini. Kami percaya bahwa melalui sosialisasi dan diskusi seperti ini, para mahasiswa dan civitas akademika dapat menambah wawasan dan pemahaman mereka tentang hukum di Indonesia, khususnya tentang KUHP Nasional," tuturnya.

'Kumham Goes to Campus 2023' menjadi tonggak penting dalam sejarah Kemenkumham RI dalam upaya sosialisasi KUHP Nasional. Ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kemenkumham RI untuk terus berupaya mengedukasi masyarakat dan aparat hukum tentang pentingnya pemahaman dan penerapan hukum pidana yang adil dan berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi awal bagi masyarakat dan aparat hukum untuk memahami dan menerapkan KUHP Nasional dengan benar. Dengan demikian, dapat tercipta penerapan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. ***