
JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) melibatkan auditor negara dalam menghitung kerugian keuangan dan ekonomi negara pada kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit seluas 37.095 hektare di Provinsi Riau.
Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi (SD) sebagai tersangka. Bos PT Duta Palma itu sudah ditahan Kejagung setelah sempat buron.
''Dalam menghitung kerugian negara, Kejaksaan tidak asal-asalan karena sumbernya auditor negara yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),'' kata Burhanuddin, Selasa malam (23/8/ 2022), seperti dikutip dari Tempo.co.
Jaksa Agung menjelaskan, kerugian negara sekitar Rp78 triliun dalam kasus tersebut. Dirincikannya, nilai produksi buah sawit senilai Rp9 triliun, kerugian kawasan hutan secara melawan hukum dan tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp421 miliar, dan kerugian kerusakan lingkungan karena hutan berubah menjadi kawasan kelapa sawit Rp69,1 triliun.
Dia mengatakan, jumlah dugaan kerugian keuangan dan ekonomi negara dalam kasus tersebut berdasarkan perhitungan BPKP dan ahli-ahli lainnya, kemungkinan lebih besar.
Burhanuddin mengatakan, institusinya akan bertindak tegas dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Karena itu menurut dia, kalau dalam perkembangannya ditemukan bukti-bukti lain yang cukup, maka Kejaksaan tidak akan segan-segan menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.
''Kalau ada bukti-bukti lainnya, saya 'sikat','' ucapnya menegaskan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI, Jaksa Agung menjelaskan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat pendiri PT. Duta Palma Group Surya Darmadi yang diduga merugikan negara senilai Rp78 triliun.
Menurut dia, modus operandi yang dilakukan adalah penyerobotan hutan lindung seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, bersama dengan Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008.
''Penerbitan izin itu melawan hukum karena tidak membentuk tim terpadu,'' ujarnya.***