SELATPANJANG – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai sangat penting sebagai penyeimbang dalam rangka mendorong pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Hal itu diungkapkan Cun Cun, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Kepulauan Meranti, pada sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap penyampaian dua Ranperda oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Selasa (23/8/2022).

"Setelah kami telaah terhadap penyampaian Ranperda ini secara garis besar mengatur hal-hal seperti kewenangan kepala daerah dan yang lainnya. Selain itu juga, Ranperda ini juga mengatur satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya serta penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, pembinaan dan pengawasan," kata Cun Cun.

Kemudian, melalui perubahan Ranperda ini Cun Cun juga berharap pembentukan BUMD PT. Bumi Meranti dapat mendorong dan meningkatkan PAD Kabupaten Kepulauan Meranti yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

"Tentunya kami dari Fraksi PDI Perjuangan bersama dengan teman-teman yang lain akan membahas Ranperda ini dengan seksama agar bisa menghasilkan BUMD yang berkualitas, namun tentu tidak berhenti disitu saja, kita juga dituntut untuk mengawasi jalannya BUMD ini agar sesuai dengan yang kita harapkan sehingga tidak ada penyelewengan-penyelewengan di kemudian hari," ucapnya.

Sementara itu, mengenai Ranperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Fraksi PDI Perjuangan sangat menyetujui dan berharap sesegera mungkin Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda. Tentunya harus melalui pembahasan-pembahasan sesuai mekanisme yang ada.

"Keberadaan Perda ini selain menjadi payung hukum bagi Pemda dalam memberikan pembiayaan bantuan hukum juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum," ujarnya lagi.

Terkait dua Ranperda tersebut, Fraksi Partai PDI Perjuangan juga memberikan saran dan masukan. Terhadap Ranperda pembentukan BUMD, bagaimana langkah-langkah pemda dalam melihat potensi kerjasama dengan pihak swasta dan memastikan kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi BUMD.

"Masih terkait Ranperda yang sama pada poin satu bahwa kami berharap pembentukan BUMD PT. Bumi Meranti sasaran dan tujuannya harus jelas, yaitu dapat meningkatkan PAD dari sektor deviden BUMD dengan tidak membebani pelaku usaha yang sekarang masih terdampak pandemi, tercukupnya modal dasar BUMD,  terwujudnya harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah," ucapnya.

Sementara itu terkait Ranperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin mengenai tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang akan diatur oleh peraturan bupati, diharapkan dalam peraturan tersebut tertuang mekanisme penganggaran untuk bantuan hukum, tata cara pengajuan anggaran, pelaksanaan anggaran,pertanggungjawaban anggaran, serta penyelenggaraan bantuan hukum harus dijelaskan secara lebih rinci.

"Ruang lingkup pemberian bantuan hukum melalui pendampingan dan bantuan pelayanan hukum oleh organisasi bantuan hukum harus benar-benar terakreditasi. baik bantuan hukum secara ligitasi ataupun non ligitasi kepada masyarakat miskin yang memiliki persoalan hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara sampai masalah hukumnya selesai," pungkasnya.***