SIAK - Pemerintah pusat mulai merasakan dampak Covid-19 sangat berpengaruh luar biasa dengan ekonomi yang luar biasa khususnya sektor dan manufaktur misalnya, kemudian APBD juga mengalami tekanan.

Seperti yang dikutip GoRiau.com dari pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya kepada para kepada daerah peserta Video Conference, Rabu (8/4/2020) dalam rangka percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 didaerah.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang difokuskan pada 3 (tiga) hal utama, diantaranya peningkatan kapasitas kesehatan, penyiapan social safety net, serta membantu dunia usaha tetap hidup dan survive.

Bupati Siak Alfedri didampingi pimpinan OPD terkait mengikuti Video Conference bersama Mendagri, Ketua KPK, BPK, BPKP, LKPP dengan agenda pembahasan Pengadaan Barang dan Jasa selama pandemic Covid 19, dari Ruang Command Center Siak Live Room Kantor Bupati Siak, Rabu (08/04/20).

“Seperti apa yang dibilang menteri, strategi utama kita dalah mengutamakan kesehatan publik, tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam," ujar Alfedri.

Untuk itu kata dia, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selanjutnya, Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Realokasi dan refocusing anggaran dimaksud difokuskan dalam 3 (tiga) hal utama, yaitu peningkatan kapasitas kesehatan, penyiapan social safety net, dan membantu dunia usaha tetap hidup dan survive.

Bupati Siak Alfedri juga menegaskan pengadaan barang dan Jasa terkait penanganan Covid-19, dimulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan nantinya juga akan dilakukan audit.

“Makanya kita disetiap melakukan repurposing pembahasan bersama-sama TAPD, dalam hal ini Inspektorat memberikan arahan sehingga tidak salah melakukan pergeseran anggaran. Sementara ini kita belum melakukan relokasi anggaran, baru repurposing anggaran, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah ini dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” sebutnya.

Khusus pergeseran APBKam, dilakukan berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Desa terkait penanganan Covid-19 dan tetap dilakukan pendampingan bersama dengan Inspektorat. Tentunya revisi anggaran tersebut akan diverifikasi lebih lanjut bersama Tim Evaluasi Kabupaten termasuk inspektorat.

"Termasuk dari arahan KPK tadi, jangan ada kesulitan proses pengadaan yang menjadi kendala dilapangan seperti Alat Pelindung Diri yang harganya melonjak. Yang terpenting jangan ada mark up, atau hal-hal lain yang terkait kolusi dari pengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19," sebut Alfedri.***