SELATPANJANG - Ormas Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) Ikut prihatin atas nasib yang dialami Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini.

Negeri yang hanya terdapat sembilan kecamatan dan seratus satu desa, namun jauh dari keseriusan pandangan pemerintah daerah, baik segi infrastruktur terutama persoalan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dengan terjadinya wabah virus Corona atau Covid-19, hampir setiap masyarakat di perkampungan kehilangan mata pencarian, mereka yang biasa kerja Bangsal Sagu, TKI, nelayan dan tani bahkan buruh, semuanya hampir pesimis atas kondisi yang dihadapi hari ini.

Keluhnya, ketika mata pencarian sudah tidak jelas lagi, harga karet terlalu turun, masuk ke negeri jiran sudah tidak bisa, kerja nelayan yang dengan peralatan apa adanya, tani dengan mengharapkan pupuk alami, kerja buruh yang tergantung barang keluar masuk. Sehingga masyarakat mulai krisis ekonomi.

Jefrizal selaku Ketua Umum LM2R saat terjun langsung ke desa-desa sekaligus bercerita panjang soal kondisi kekinian, mereka hampir mendominasi pernyataan mengeluh dan pesimis.

"Hal ini jika tidak ada langkah kongkrit pemerintah terkait, dengan bantuan sembako, membuka usaha yang tidak pengaruh pada Covid-19 bagi perdesaan, kami fikir dalam sebulan kedepan akan ada berita warga mati kelaparan," ujar Jefrizal kepada GoRiau.com, Jumat (24/4/2020) malam.

Untuk itu, harapannya kepada pemerintah dan para pengusaha segera buka mata hati, langsung ambil langkah pasti, nyata dan terarah, agar nasib masyarakat tertolongkan.

"Cukup sudah janji-janji manis tanpa bukti rill, para politikus dan pejabat jangan lagi disibukkan ngumpul-ngumpul dokumen, terlalu banyak rapat-rapat, kerja seremonial lainnya. Kalaupun Kepulauan Meranti hari ini terkait Covid-19 masuk zona hijau, tapi nasib ekonomi masyarakatnya bagi kami sudah masuk zona merah, tidak mustahil akan berdampak buruk kedepannya, seperti kriminal dan sejenisnya demi mengisi perut keluarga," tuturnya.

Jefrizal juga membeberkan, seharusnya pemda sudah kerja nyata dari kemarin, apakah tidak menyendatkan dana desa yang kian sudah pasti, ataupun gaji para honorer, apalagi persoalan bantuan sembako para perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tanah jantan.

"Seperti desa-desa yang terdapat di Kecamatan Pulau Merbau, Merbau, Tasik Putripuyu, kami hanya melihat kinerja pemda hanya berkutik pada keadaan perkotaan saja, hampir lupa daerah-daerah seberangnya. Ini butuh perhatian dan solusi jitu pemda, karena kita ketahui bersama sesungguhnya perusahaan-perusahaan itukan beroperasi di seberang, jadi jangan terlihat dianaktirikan nasib pulau seberang itu," bebernya.

Jefrizal mendesak agar secepatnya pemda dan wakil rakyat menjamin nasib masyarakat, agar terhindar dari kriminalisasi jika keadaan mereka makin mendesak, terkait bantuan sembako dan lapangan pekerjaan demi pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. 

"Jika pemda dan wakil rakyat tidak sanggup mengurus uang rakyat, buat masyarakatnya, biar kami laporkan ke propinsi dan pusat, betapa pemda dan wakil rakyat di Kepulauan Meranti ini telah gagal mengemban amanah rakyat," pungkasnya. ***