RENGAT, GORIAU.COM - Karena tidak memiliki legalitas yang jelas, Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Indragiri Hulu dinilai ilegal. Tidak masuknya Sekretariat Korpri sebagai salah satu satker, menunjukkan bahwa Korpri tidak berhak mendapatkan anggaran dari Pemkab Inhu.

''Sekretariat Korpri tidak termasuk didalam Susunan SOTK di pemerintahan Kabupaten Inhu,'' ujar Deari Zamora SH, anggota DPRD Inhu dari Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), Kamis (3/1/2013).

Dijelaskan, pada saat mengajukan SOTK pada tahun 2010 yang lalu Pemkab Inhu memang sempat memasukan Korpri sebagai salah satu satker (satuan kerja) di jajaran Pemkab Inhu, namun dicoret karena dinilai tidak begitu penting, namun Pemkab Inhu tetap menjadikan Korpri ini sebagai salah satu Satker.

''Ini tentu menjadi pertanyaan kita, sebagai lembaga legislatif yang mengesahkan terbentuknya SOTK Kab Inhu, karena ini menyangkut dana yang harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Korpri Inhu memperingati HUT-nya yang ke 41 dengan cara besar- besaran, itu dananya darimana,'' ujarnya.

Yang lebih ironis lagi, tambahnya, Korpri Kab Inhu ini diketuai oleh Asisten III Setdakab Inhu, hal yang tidak pernah terjadi di daerah lainnya di Indonesia, karena jabatan tertinggi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di suatu daerah itu dipegang oleh Sekda, tentu saja hal ini sangat tidak wajar. ''Apa mungkin seorang pimpinan PNS menjadi bawahan di Korpri,'' tegasnya.

''Untuk itu kita meminta kepada Bupati Inhu untuk meninjau kembali keberadaan Sekretariat Korpri karena ini diluar dari ketentuan yang berlaku di Kab Inhu, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya termasuk jabatan di Korpri ini, apalagi Pemkab Inhu masih ada Sekda,'' ujarnya. (aun)