PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Zulfi Mursal menegaskan akan berjuang mati-matian membela masyarakat Siak yang berkonflik dengan PT DSI di Kabupaten Siak.

"Kalau masyarakat benar, kita akan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, namun kalau seandainya masyarakat ini salah, ya tentu akan kita luruskan kembali dan mencari bagaimana solusi yang bagus," kata kepada goriau.com, Zulfi, Senin (28/8/2023).

Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Siak itu, ia meyakini dalam persoalan konflik lahan antara masyarakat dengan PT DSI masyarakat akan tetap bertahan dan berjuang termasuk dirinya selama yang yang diperjuangkan tersebut benar. "Saya yakin mereka akan tertap bertahan termasuk kami dari wakil rakyat ini tetap akan memperjuangkan masyarakat," ucapnya.

Namun politisi PAN ini berharap persoalan tersebut dapat dituntaskan di internal Pemkab Siak tapi kalau masing-masing mempertahankan egonya tentu tak akan selesai-selesai sampai dunia kiamat nih. Maka perlu ada tindakan hukum yang melihat segala persoalan-persoalan kenyataan di lapangan dan surat-surat yang dimiliki masing-masing pihak.

"Kalau ini tak selesai juga makanya kita perlu ke Panja mafia tanah di DPR RI untuk melanjutkan dan masuk dalam agenda mereka, makanya nanti jadi isu nasional. Nah sekarang pertanyaannya PT DSI siap tak persoalan ini jadi isu nasional?" ujarnya.

Bagaimanapun lanjut Zulfi, Pemkab Siak berkepentingan dengan masyarakat dan PT DSI, namun kalau masyarakat tidak sejahtera dan terganggu hak-haknya karena keberadaan PT DSI ini tentu masyarakat tidak akan mau, termasuk juga pihak perusahaan jangan sampai terganggu hak-haknya dalam berusaha di Kab Siak

"Tapi kalau sudah melanggar aturan semuanya seperti mencaplok merugikan para pihak kita tidak mau itu terjadi. Kalau disuruh mana memilih tentunya saya berpihak kepada masyarakat. Perusahaan itu datang lalu mengelola tanah kita, kalau seandainya dia tak datang tentu tanah itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik untuk masyarakat, kita lebih ingin mengayakan masyarakat daripada perusahaan," jelasnya.

Zulfipun mengatakan jika PT DSI ingin memberikan data kepada komisi II DPRD Riau pihaknya akan menyambut baik karena ada data pembanding yang nantinya akan diadu dengan data masyarakat.

Zulfi menjelaskan lagi, dari luas lahan 13.000 hektar, yang bermasalah 8000 hektar, sisanya yang 5000 hektar sudah berubah menjadi Tora. Dari 8000 ini yang diklaim sesuai laporan, milik PT DSI itu cuman 2000, PT Karya Dayun 1000, kemudian masyarakat ada yang ngaku miliki 1000 hektar.

"Nah ada yang tersisa 2000 hektar yang ingin kita ketahui barangnya mana, titik lokasinya mana, makanya kita perlu Peta, perlu titik koordinat barang ada apa tidak? atau sudah menjadi lahan-lahan yang lain, atau bangunan-bangunan, ini perlu kita cek ke lapangan, kita adu data milik masyarakat dan PT DSI, tapi sesuai dengan titik koordinatnya dari masing-masing pihak baik itu dari Pemkab Siak beserta perangkat-perangkatnya, BPN, PT Karya Dayun, masyarakat dan PT DSI," imbuhnya. ***