PEKANBARU - Kisruh Mutasi 188 Kepsek SMA/SMK di Provinsi Riau menjadi sorotan banyak pihak. Terkait hal ini, Komisi V DPRD Riau telah mengagendakan pemanggilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk membahas dugaan mutasi 188 Kepala Sekolah yang tak sesuai dengan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021.

Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin PH SH MH, mengatakan bahwa pemanggilan tersebut akan dilakukan dalam bulan ini, meskipun jadwal pastinya belum dipastikan karena masih perlu dirapatkan terlebih dahulu di komisi.

"Dalam bulan ini sudah kita agendakan. Jadwal pastinya belum, nanti dirapatkan dulu di komisi," ucap Robin, Rabu (1/3/2023).

Sebelumnya, Asisten Intel Kejati Riau, Marcos Marudut Mangapul Simaremare, SH.M.Hum, mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji persoalan ini dan instansi yang lebih tinggi seperti Pemprov dan DPRD Provinsi sedang melakukan evaluasi terkait masalah pelantikan kepala sekolah tersebut. Kejaksaan Tinggi Riau akan menunggu hasil evaluasi dari instansi tersebut sebelum memutuskan arah penanganan masalah ini.

Menanggapi hal ini, Robin mengatakan bahwa Komisi V DPRD Riau juga akan melakukan evaluasi terkait masalah ini. "Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap Disdik Riau dan kepala sekolah yang terkena mutasi. Kami ingin memastikan bahwa mutasi tersebut dilakukan dengan prosedur yang benar dan tidak merugikan siapapun," ujarnya.

Kisruh mutasi ini dinilai sangat merugikan para Kepala Sekolah yang terkena dampaknya. Salah satu Kepala Sekolah yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku merasa kecewa dengan proses mutasi yang tidak sesuai prosedur. "Kami merasa sangat dirugikan dengan adanya mutasi ini. Kami sudah bekerja dengan baik di sekolah kami dan tiba-tiba diangkat begitu saja," ujarnya.

Kisruh mutasi 188 Kepsek SMA/SMK ini menjadi sorotan publik dan diharapkan pihak terkait dapat segera menyelesaikan masalah ini dengan baik. (kl2)