Komisi III DPRD Pekanbaru dan Disdik Bahas Kondisi dan Perkembangan Dunia Pendidikan di Kota Pekanbaru

PEKANBARU - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru pada Selasa, 28 Februari 2023. Rapat ini membahas kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kota Pekanbaru, termasuk masalah kekurangan anggaran, sarana dan prasarana, serta penerapan kurikulum merdeka.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri S Sos, memimpin rapat yang dihadiri oleh Kepala Disdik Kota Pekanbaru Abdul Jamal dan Sekretaris Dinas Pendidikan Muzailis serta Kepala Bidang. Anggota Komisi III lainnya seperti H Suherman, Hamdani MS SIP, dan Heri Kawi Hutasoit juga ikut serta dalam rapat tersebut. 

Abdul Jamal, Kepala Disdik Kota Pekanbaru, memaparkan masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan di kota tersebut, termasuk kekurangan sarana dan prasarana serta persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. "Jadi ini perlu penambahan sarana dan prasarana. Saat ini kita akan segera memulai pembangunan dua unit SMP baru, dan juga akan ada penambahan ruang kelas baru (RKB)," kata Jamal.

Menyinggung soal rencana pembangunan sekolah di tahun 2024, Jamal menyebut beberapa lokasi yang menjadi pertimbangan, seperti Marpoyan Damai, Kulim, atau Tenayan Raya. Selain itu, Jamal juga menjelaskan bahwa status guru hanya akan ada dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mengikuti PP dari Kementerian PAN-RB yang dikeluarkan pada November lalu. 

Dalam rapat tersebut, Jamal juga membahas soal penerapan kurikulum merdeka yang sedang dilaksanakan secara bertahap dengan target penuh di tahun 2024. "Dengan berbagai cara akan dilakukan agar kurikulum ini bisa berjalan. Tentunya dengan menggandeng sekolah yang bagus dari swasta, kita minta dapat melibatkan guru-guru negeri ketika menggelar pelatihan yang mendatangkan orang-orang hebat dari pusat itu agar dapat berbagi ilmunya," jelas Jamal. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri S Sos, menegaskan bahwa pihaknya akan menemui Penjabat (Pj) Walikota Muflihun untuk membahas dan mencari solusi terkait kekurangan anggaran pendidikan di Kota Pekanbaru. "Dari APBD Kota Pekanbaru itu belum penuh 20 persen. Kita akui, sekarang banyak sekolah yang tidak layak. Makanya perlu tambahan anggaran. Ini PR kami yang prioritas," tegas Aidil. 

Aidil menyayangkan minimnya bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Riau. Padahal, anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di Pemprov Riau cukup besar, sekitar Rp 1 Triliun, yang bisa digunakan untuk bantuan pendidikan di Kota Pekanbaru. "Setelah kita mendengar keluhan dari Disdik Pekanbaru, ternyata Pemprov Riau tak ada bantu untuk pendidikan kota Pekanbaru. Alasannya tak ada regulasinya. Sementara di sisi lain, pusat itu bisa membantu, nah ini kan tidak masuk akal Provinsi tak bisa membantu," ungkap Aidil. 

Komisi III DPRD Kota Pekanbaru mengapresiasi upaya Disdik Kota Pekanbaru dalam menciptakan kondisi kondusif di internal, sekolah, dan lainnya. Aidil Amri S Sos, sebagai Ketua Komisi III, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Pekanbaru dan memastikan tidak ada oknum yang sengaja menghancurkan pendidikan di kota ini.

Aidil juga mengapresiasi sosialisasi Kurikulum Merdeka yang telah dimulai oleh Disdik Kota Pekanbaru. "Alhamdulillah sudah mulai, kalau bisa secepatnya disosialisasikan sehingga siswa bisa ujian dengan Kurikulum Merdeka," tutup Aidil. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pekanbaru, Komisi III DPRD dan Disdik bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, termasuk kekurangan anggaran, sarana dan prasarana, serta penerapan kurikulum merdeka. Kerja sama ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memajukan dunia pendidikan di Kota Pekanbaru. ***