
PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) mengadakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Riau pada Rabu, 1 Maret 2023.
Ketua Pansus RPPLH Parisman Ihwan memimpin rapat yang juga dihadiri oleh Anggota Pansus RPPLH Eva Yuliana dan Piter H Marpaung. Parisman Ihwan mengatakan, "Kami berharap rapat ini menjadi langkah awal yang efektif dalam membahas dan menyusun rencana perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau."

Selain itu, hadir dalam rapat tersebut Tenaga Ahli Pansus RPPLH David Andrio, Kepala Biro (Kabiro) Hukum Setda Provinsi Riau Elly Wardhani, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Riau Armanita, serta Kepala Bidang DLHK Provinsi Riau Alwamen.
Dalam rapat ini, para peserta membahas berbagai aspek terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau. Mereka juga membahas isu-isu penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Ranperda RPPLH, termasuk koordinasi antar OPD dan peran masing-masing pihak dalam melaksanakan program-program terkait.

Anggota Pansus RPPLH Eva Yuliana menambahkan, "Kami akan bekerja sama dengan OPD terkait untuk memastikan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada."
Rapat ini diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan Ranperda RPPLH dan membantu pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.

Para peserta rapat juga membahas tentang pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Riau terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Piter H Marpaung, Anggota Pansus RPPLH, menyatakan, "Kami perlu menggandeng berbagai pihak, termasuk LSM dan media massa, untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup."
Selain itu, rapat juga menyoroti peran sektor swasta dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau. Tenaga Ahli Pansus RPPLH David Andrio mengatakan, "Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan."

Kepala Bidang DLHK Provinsi Riau, Alwamen, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait dan Pansus RPPLH dalam penyusunan Ranperda. Alwamen mengungkapkan, "Kami akan memastikan setiap aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercakup dalam Ranperda, termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi."

Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna membahas lebih detail mengenai rencana aksi dan strategi dalam penyusunan Ranperda RPPLH. Seluruh peserta rapat berkomitmen untuk bekerja sama secara optimal dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Riau.

Diharapkan, Ranperda RPPLH akan selesai disusun dalam waktu dekat dan dapat segera diajukan ke DPRD Provinsi Riau untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan menjadi Peraturan Daerah. Dengan adanya Perda ini, diharapkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi, demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. ***