PEKANBARU – Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Gede Narayana, menegaskan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) bukanlah sarana untuk gagah-gagahan, atau untuk menunjukkan suatu daerah memiliki kelebihan dibanding daerah lain. Karena itu dalam proses penilaiannya diharapkan apa adanya atau seobjektif mungkin.

Hal itu dilontarkannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) IKIP Provinsi Riau Tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Hotel Premier Pekanbaru, Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut Narayana mengatakan, tujuan dilaksanakannya IKIP adalah untuk memotret tentang kondisi keterbukaan informasi publik pada sebuah daerah. Mulai dari instansi di lingkungan pemerintahan, hingga badan publik lainnya. Sehingga masyarakat bisa menerima informasi dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya.

"Kali ini yang akan kita nilai adalah keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau," terangnya.

GoRiau 10 informan ahli yang memberik
10 informan ahli yang memberikan penilaian terhadap IKIP Riau 2024.

Ditambahkannya, keterbukaan informasi publik, seyogyanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder, bukan semata-mata dipikul pemerintah.

Karena itu, pihaknya mengharapkan informan ahli yang akan memberikan penilaian, memberikan penilaian dengan seobjektif mungkin. Atau dalam artian jangan dilebih-lebihkan karena ingin daerahnya mendapatkan nilai yang bagus.

"Nilai yang tinggi bukan jaminan bahwa suatu daerah telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara baik. Begitu pula sebaliknya. Karena pada akhirnya masyarakat juga yang akan menilai bagaimana kondisi sesungguhnya di lapangan," ujarnya lagi.

Jadi yang Terbaik

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Riau, Tatang Yudiansyah mengatakan, untuk pelaksanaan IKIP Riau Tahun 2024, pihaknya berupaya melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya mungkin.

Khususnya dalam menunjuk informan ahli, yang akan memberikan penilaian. "Sekarang ini ada 10 orang informan ahli yang kita minta penilaiannya. Dalam penyusunan informan ahli, kami dari KIP dan Kelompok Kerja (Pokja) Riau, melakukannya secara selektif. Dengan harapan informan ahli bisa memberikan nilai secara objektif, " terangnya.

Ditambahkannya, sejak IKIP mulai dilaksanakan pada tahun 2021 lalu, nilai yang diraih Riau terus mengalami peningkatan.

Untuk tahun 2021, nilai IKIP Riau mencapai 73,45 persen. Nilai itu mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 76,77 persen. Sedangkan pada tahun 2023, naik lagi menjadi 82,43 persen. "Ini merupakan yang terbaik kedua secara nasional setelah Jawa Barat," ujarnya.

Pihaknya terus berupaya mengimbangi hal itu dengan melakukan berbagai pembenahan di banyak sektor, mulai provinsi hingga kabupaten kita. "Ini supaya keterbukaan informasi publik di Riau benar-benar berjalan dengan baik," ujarnya lagi.

Sedangkan Ketua Pokja IKIP Daerah Riau 2024, Yulianti menerangkan, ada 3 aspek lingkungan yang akan dinilai, yakni fisik dan politik yang memiliki 6 indikator, serta ekonomi dan hukum masing-masing dengan 7 indikator.

Dalam IKIP kali ini, pihaknya menghadirkan 10 orang informan ahli. Mereka mewakili 5 latar belakang yang berbeda. Yakni unsur pemerintahan, masyarakat, akademisi, jurnalis dan dunia usaha.

"Informan ahli kali ini mengalami penambahan dibanding tiga tahun sebelumnya. Ketika itu, ada 9 informan ahli dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan akademis," terangnya.

Sedangkan Pokja Daerah, jumlahnya tetap sama yakni sebanyak 5 orang. Namun dari latar belakang mengalami perubahan. Pada tiga tahun pertama, Pokja Daerah terdiri dari Komisi Informasi, Diskominfo, akademisi dan masyarakat sedangka kali ini terdiri dari Komisi Informasi, pemerintah, akademisi dan jurnalis/NGO.

"Kita harapkan IKIP Riau Tahun 2024 menjadi yang terbaik," pungkasnya. ***