
PEKANBARU - Organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Rakyat Dukung (Gardu) Prabowo Provinsi Riau angkat bicara terkait permasalahan internal DPRD Kota Pekanbaru yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dari Partai Gerindra, Ginda Burnama.
Gardu Prabowo sendiri menyampaikan pernyataan sikap ini kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Pekanbaru di Jalan Arifin Achmad. Selanjutnya, mereka menjumpai Sekretaris DPD Gerindra Riau, Hardianto untuk menyampaikan keluh kesah mereka ini.
Ketua Gardu Prabowo Riau, Irwansyah, mengatakan, pihaknya menolak keras klaim Ginda sebagai Plt Ketua DPRD Pekanbaru usai memberhentikan Hamdani sebagai Ketua DPRD dalam rapat paripurna.
"Plt itu Ketua DPRD Pekanbaru hal yang tabu, apalagi sampai ada yang menyebut 'Gerindra melakukan begal politik' ke PKS. Itu kan memengaruhi citra Prabowo dan Gerindra, kita tak mau itu terjadi," kata Irwan, Rabu (10/11/2021).
Disampaikan Irwan, persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik, bahkan ada Ormas yang mengirim 50 papan bunga, pelemparan telur busuk kepada kader Gerindra, penolakan dari mahasiswa maupun masyarakat umum.
Di kalangan masyarakat, Ginda dianggap sebagai bagian dari kelompok yang ingin merebut kekuasaan di DPRD Pekanbaru, meskipun Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani tidak melakukan kesalahan fatal.
Kemudian, masyarakat di Kota Pekanbaru sudah mengetahui bahwa Ginda adalah menantu dari Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Hal ini tentu membuat masyarakat meragukan kader Gerindra dalam memimpin lembaga DPRD.
"Tak mungkin menantu mengawasi kinerja mertuanya, Ginda ini juga tidak paham aturan sehingga berani menyatakan dirinya Plt Ketua DPRD secara lisan," tuturnya.
Ditambah lagi, beberapa kalangan masyarakat menilai Gerindra tidak memiliki dasar dalam menunjuk Ginda sebagai pimpinan DPRD. Sebab, Ginda belum memiliki pengalaman. Tidak ada satupun tokoh masyarakat yang mendukung posisi Ginda.
Untuk itu, Gardu Prabowo menilai kegaduhan ini merugikan Gerindra secara kelembagaan dan Prabowo secara personal, dan berpotensi menghilangkan rasa simpati masyarakat kepada Gerindra.
"Kejadian ini mencerminkan ketidakpahaman pimpinan DPRD Pekanbaru tentang aturan dan cara komunikasi di masyarakat. Kejadian ini membuat elektabilitas Partai semakin menurun, saat ini DPP Gerindra sedang berupaya menggerakkan mesin partai. Kami merekomendasikan kepada partai untuk merotasi posisi pimpinan DPRD Pekanbaru," tutupnya. ***