PEKANBARU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan dana tunda salur untuk Pemerintah Provinsi Riau senilai sekitar Rp760 miliar. Dana yang masih tertahan sejak 2023 hingga 2025 itu dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kondisi fiskal daerah yang saat ini tengah menghadapi tekanan.

Desakan tersebut disampaikan usai Banggar DPRD Riau melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (21/7/2026). Dalam pertemuan itu, Banggar meminta pemerintah pusat mempercepat realisasi pembayaran dana yang hingga kini belum juga diterima Pemprov Riau.

Anggota Banggar DPRD Riau, Andi Darma Taufik, mengatakan kedatangan mereka ke Kementerian Keuangan bertujuan memperjuangkan hak Pemerintah Provinsi Riau agar dana tunda salur segera dibayarkan.

"Kami datang ke Dirjen Keuangan Daerah untuk meminta agar Kementerian Keuangan segera membayarkan dana tunda salur untuk Provinsi Riau. Nilainya sekitar Rp760 miliar," ujarnya.

Menurut Andi, keterlambatan pencairan dana tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Kondisi itu membuat Pemprov Riau kesulitan menjalankan berbagai kewajiban keuangan, termasuk menyalurkan hak pemerintah kabupaten dan kota.

"Ini berimplikasi terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Riau dalam menunaikan kewajibannya kepada kabupaten dan kota. Kondisi ini tentu memengaruhi kapasitas fiskal daerah," katanya.

Banggar DPRD Riau berharap pemerintah pusat segera menuntaskan persoalan tersebut agar kondisi keuangan daerah kembali stabil. Dengan pencairan dana tunda salur, pemerintah provinsi diharapkan dapat memenuhi berbagai kewajiban anggaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

Dalam pertemuan itu, pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa proses pencairan dana tunda salur telah difasilitasi. Namun hingga kini realisasinya masih belum dilakukan.

"Kementerian menyampaikan sudah memfasilitasi prosesnya, tetapi sampai sekarang dananya belum juga terealisasi. Karena itu kami meminta agar penyelesaiannya dipercepat," pungkas Andi.

Dana tunda salur tersebut menjadi perhatian serius DPRD Riau karena dinilai akan sangat membantu memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan penyelesaian kewajiban keuangan yang masih berjalan. ***