PEKANBARU – Ketua DPRD Riau, Yulisman, akhirnya menaiki mobil komando mahasiswa untuk menerima aspirasi dari ribuan massa aksi yang melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Senin (11/4/2022).

Yulisman menaiki mobil tersebut didampingi oleh tiga orang Wakil Ketua DPRD Riau, yakni Syafaruddin Poti, Agung Nugroho, dan Hardianto. Dan mendengarkan langsung orasi dari para mahasiswa.

GoRiau Massa aksi yang memenuhi jalan
Massa aksi yang memenuhi jalanan di depan Gedung DPRD Riau.
Usai semua perwakilan massa aksi menyampaikan orasinya, Yulisman baru diberikan kesempatan untuk berbicara oleh koordinator aksi. Tanpa rasa takut, Yulisman mengambil mic dan menyapa seluruh massa.

"Terimakasih adik-adik mahasiswa yang berasal dari 25 perguruan tinggi se-Riau, terimakasih karena sudah datang dengan tentram dan tertib serta teratur, tepuk tangan untuk mahasiswa," kata Yulisman disambut tepuk tangan massa aksi.

Yulisman menambahkan, dirinya merasa bangga dengan aksi yang dilakukan oleh sekitar 3000an massa ini, sebab menurutnya ini adalah bukti bahwa mahasiswa masih menjalankan tugasnya sebagai 'agen perubahan'.

"Saya dan teman-teman merasa bangga sama mahasiswa di Riau. Mohon semangat dan nilai idealisme kalian ini harus dipertahankan terus, bangsa ini perlu dan butuh masukan serta kritik dari kalian semua. Karena kalian adalah calon pemimpin bangsa," kata Presidium KAHMI Provinsi Riau ini.

Untuk tuntutan dari massa ini, Yulisman menegaskan, pihaknya akan meneruskan apa-apa yang menjadi aspirasi mahasiswa kepada yang memiliki kewenangan.

"Terimakasih juga kepada aparat keamanan, polisi, TNI, Satpol PP dan lainnya, yang sudah menjaga kondusifitas aksi ini," tutupnya.

Adapun lima tuntutan mahasiswa tersebut adalah pertama mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan menyelesaikan permasalahan ketahanan bahan pokok.

Kedua, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan pendistribusian BBM subsidi di seluruh Indonesia.

Ketiga, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN (Ibukota Negara).

Kermpat mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria di seluruh Indonesia.

Dan terakhir, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menghadirkan Perppu atas UU KPK No.19 tahun 2019, serta kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Presiden dalam agenda pemberantasan korupsi dan tegakkan Amanat TAP MPR No. 11 tahun 1998. ***