PEKANBARU – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2025 hingga kini belum juga diserahkan Pemprov Riau ke DPRD Riau. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah anggota dewan bahwa pengesahan RAPBD Perubahan 2025 berpotensi melewati batas akhir pada 30 September mendatang.

Namun, kekhawatiran tersebut ditepis Ketua DPRD Riau, Kaderismanto. Menurutnya, jika Pemprov Riau menyerahkan KUA-PPAS RAPBD P 2025 pada Senin depan, waktu yang tersisa masih cukup untuk dilakukan pembahasan.

“Soal KUA-PPAS RAPBD P 2025, informasi dari Sekdaprov akan diserahkan Senin pekan depan oleh TAPD ke Banggar DPRD Riau. Masih ada waktu menjelang tanggal 30 September,” ujar Kaderismanto, Rabu (3/9/2025).

Ia menjelaskan, pembahasan RAPBD Perubahan tidak akan memakan waktu lama karena berbeda dengan APBD murni. Selain itu, besaran anggaran yang dibahas juga relatif kecil mengingat kondisi keuangan daerah masih mengalami defisit.

“Saya pikir pembahasan APBD Perubahan tidak seperti APBD murni. Anggarannya juga defisit. Jadi pembahasan tidak akan terlalu panjang, karena kita hanya memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan wajib sesuai kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Kaderismanto menambahkan, jika KUA-PPAS benar-benar masuk awal pekan depan, DPRD Riau akan langsung memproses tahapannya, mulai dari penandatanganan MoU hingga pembahasan detail bersama TAPD.

“Sekarang sudah awal September. Jika minggu depan masuk, saya kira di minggu ketiga September kita sudah bisa sahkan. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan,” tutupnya. ***