BENGKALIS, GORIAU.COM - Proses lelang enam paket jalan poros dan jalan lingkar yang dianggarkan melalui sistem multiyears sedang dilakukan. Meski belum menetapkan pemenang, Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdullah meminta seluruh proses bisa dilaksanakan secara selektif.

Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, Rabu (2/1/2013) mengatakan, proses pelelangan enam paket MY bukan hanya dinilai dari sisi besaran anggaran keseluruhan, tapi di sisi lain pembangunan enam jalan poros dan jalan lingkar sangat dibutuhkan masyarakat guna membuka akses perhubungan antar daerah serta membuka keterisolasian kawasan.

''Atas dasar itu kita menekankan kepada Unit Layanan Pengadaan ULP) Kabupaten Bengkalis untuk betul-betul selektif dalam melakukan setiap tahapan proses pelelangan keenam paket tersebut. Apabila terjadi sedikit saja kesalahan, akibatnya akan fatal. Bukan hanya negara yang dirugikan tetapi juga seluruh masyarakat,” ujar Jamal mengingatkan.

Disampaikan politisi muda dari PKS ini, masyarakat Pulau Bengkalis, Mandau, Pinggir dan Pulau Rupat sudah sangat lama mendambakanadanya jalan poros serta jalan lingkar untuk mempermudah akses perhubungan mereka. Contohnya, jalan poros Duri-Bukit Batu yang sudah sepuluh tahun direncanakan terkendala karena berbagai masalah di masa lalu.

Kriteria perusahaan yang bisa ikut lelang proyek MY adalah grade 7, bukan sembarang perusahaan. Untuk itu ULP diminta agar mengedepankan asas transparansi dalam melakukan lelang, mulai dari pendaftaran, memasukan penawaran,kelengkapan administrasi peserta lelang hingga proses evaluasi yang akan dilaksanakan di ULP.

“Harapan kita perusahaan pelaksana proyek MY adalah mereka yang telah berpengalaman, bukan asal menang saja sehingga di kemudian hari menimbulkan masalah.Selain yang sudah berpengalaman, untuk proyek MY tentu saja harus perusahaan yang bonafit, memiliki pengalaman kerja, mempunyai tenaga ahli memadai serta kuat dari sisi modal kerja,” jabar Jamal.

Soal penganggaran proyek MY ini, Jamal membenarkan sudah ada memorandum of understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif soal proyek. Proyek menggunakan sistem tahun jamak ini proses awalnya dimulai tahun 2012 dan direncanakan berakhir tahun 2015 atau empat tahun anggaran.

“Pelaksanaan proyek MY itu sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta upaya percepatan pembangunan daerah. Selain itu saya tekankan, agar dua bulan kedepan kegiatan fisik proyek MY sudah dapat dilaksanakan setelah melalui tahapan lelang di ULP,” tambahnya.

Sementara pihak yang berkompeten di ULP ketika coba dikonfirmasi soal proses lelang proyek MY enggan memberikan komentar. Informasi\ yang diperoleh, dalam waktu dekat akan terjadi pergantian sejumlah posisi vital di ULP mengingat masa kerja personil ULP sekarang kabarnya sudah berakhir 31 Desember 2012. (jfk)