JAKARTA – Pemerintah Indonesia didesak segera mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam guna menghadapi potensi gangguan dari eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan risiko ketidakpastian tetap tinggi meskipun harga minyak global saat ini masih tergolong stabil.

"Pemerintah perlu mengamankan pasokan minyak bumi dan gas bagi Indonesia dengan memperbaiki kontrak dengan mitra dagang kita," ujarnya, Jumat (20/6/2025).

Hingga pukul 14.53 WIB, harga minyak mentah Brent tercatat sebesar 72,16 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di level 73,92 dolar AS per barel.

"Harga minyak bumi relatif stabil kendatipun di Timur Tengah terjadi perang dahsyat yang berpotensi mengganggu harga minyak dan gas, mengingat Iran memproduksi 1,5 persen dan 6,5 persen minyak bumi dan gas alam dunia, dan Selat Hormuz melayani 20 persen dan 30 persen ekspor impor minyak dan gas alam dunia," jelasnya.

Ia memperkirakan konflik tersebut tidak akan meningkat lebih lanjut karena Amerika Serikat, Rusia, dan China telah menyatakan tidak akan terlibat langsung.

Namun, potensi dampaknya terhadap ekonomi nasional tetap perlu diwaspadai. Gangguan pada rantai pasok energi global bisa menekan ekspor Indonesia, terutama komoditas, dan memperburuk neraca transaksi berjalan serta nilai tukar rupiah.

"Jika perang mengalami eskalasi dan menghambat suplai minyak bumi dan gas alam dunia, ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan mengurangi volume dan harga komoditas ekspor Indonesia, menurunkan neraca transaksi berjalan, dan menekan nilai tukar rupiah," urainya.

Wijayanto juga menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk memperkuat cadangan devisa nasional.

"Proyek besar boros anggaran perlu dikalibrasi ulang, disesuaikan dengan kapasitas fiskal, jangan sampai fiskal kita semakin terbebani untuk hal-hal yang walaupun penting tetapi tidak urgent," tutupnya.(ant)