SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) oleh Penghulu Bungaraya Dul Kodir dan Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Izudin Basirah. Kendati kerugian negara sebesar Rp133 juta sudah dikembalikan, namun Kejari Siak tetap memanggil sejumlah saksi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Memang kerugian negara Rp133 juta sudah dikembalikan, tapi kita tetap lanjutkan kasus ini. Sudah ada beberapa saksi yang kita panggil, seperti Kepala Desa, Bendahara dan lembaga pendamping desa. Rencana, dalam minggu ini kita kembali periksa saksi dari BPMPD dan Ispektorat. Kalau dari BPMPD, kabidnya, Said Faisal dan Saprawi, lalu sejumlah tim dari Inspektorat," kata Kasi Pidsus Kejari Siak Emri Kurniawan kepada GoRiau.com, Selasa (21/4/15).

Seperti diberitakan, diduga salahgunakan dana UED-SP, Kejari Siak melakukan pemeriksaan terhadap Dul Kodir dan Izudin Basirah, 23 Maret 2015 lalu.

Saat dimintai keterangan oleh Kasi Intel Kejari Siak, Robi Harianto Siregar, Dul Kodir mengaku lalai dalam mengawasi dana UED-SP di kampungnya.

 "Memang saya sebagai otoritas di UED-SP ini, namun saya kurang tahu persis sebatas mana pengawasan saya di situ. Setelah mencuatnya masalah ini saya baru tahu kalau ada selisih kas di UED-SP tersebut," kata Dul Kodir.

 Sementara itu, Izudin Basirah mengaku baru mengetahui hal itu dari keterangan Afendi di salah satu media yang mempertanggung jawabkan masalah tersebut.

 "Saya baru tahu setelah masalah ini mencuat di salah satu media, dan Afendi mengakui serta bertanggung jawab sepenuhnya. Sedangkan tugas saya hanya sebatas pengawas sosial saja," ujar Izudin.(nal)