SELATPANJANG - Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mendapatkan tambahan dana transfer seperti daerah lain yakni dana bagi hasil (DBH) perbatasan minyak dan gas (migas) serta kelapa sawit, walaupun berstatus sebagai perbatasan daerah penghasil migas yang berbatasan dengan daerah penghasil lain, seperti kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Siak.

Selain daerah penghasil, khusus Kepulauan Meranti sebagai daerah penghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil harusnya kabupaten termuda di Riau itu mendapatkan tambahan DBH Migas. Kemudian tidak hanya DBH Migas, kabupaten bungsu di Riau ini juga belum mendapatkan DBH Non Migas seperti DBH Sawit. Padahal, walaupun Meranti tidak tergolong sebagai daerah penghasil, harusnya kabupaten yang mekar dari Bengkalis ini juga bisa menikmati DBH Sawit sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

"Selain DBH Migas, harusnya juga kita terima dana transfer DBH Non Migas. Contohnya daerah non penghasil yang berbatasan dengan daerah penghasil Sawit," ujar Sekda Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, SE MM saat dikonfirmasi GoRiau.com, Selasa (30/1/2023).

Dijelaskan Bambang, hal ini hanya karena terkait batas wilayah. Untuk itulah pihaknya tengah menggesa agar persoalan tersebut bisa segera diselesaikan. Jika nantinya di dalam Permendagri ini ditetapkan bahwa Kabupaten Meranti berbatasan langsung dengan Kabupaten tetangga, maka implikasinya untuk DBH di tahun berikutnya, Meranti akan mendapat DBH perbatasan sebesar 3 persen tersebut.

"Inilah yang sedang kita usahakan dalam rangka peningkatan pendapatan di Kabupaten Meranti, sehingga nantinya pada tahun depan sudah bisa dinikmati," jelasnya.

Dibeberkan Bambang, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengusulan Permendagri tersebut adalah adanya kesepakatan dengan Kabupaten tetangga. Maka dari itu, Pemkab Meranti telah mengadakan pertemuan bersama 3 Kabupaten tetangga yaitu Pelalawan, Siak, dan Bengkalis. Dari hasil pertemuan kemarin, telah diperoleh MoU kesepakatan bersama Kabupaten Pelalawan. Untuk Kabupaten Siak dan Bengkalis masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

"Pemprov Riau menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi hal tersebut, sehingga Permendagri terkait batas daerah ini dapat diselesaikan dan Kabupaten Meranti nantinya berhak atas DBH Migas dan sawit ini," ucapnya.

Bambang juga menuturkan, Pemprov Riau juga memfasilitasi Kabupaten Siak dan Pelalawan terkait dengan kesepakatan berbatasan wilayah bersama kabupaten Kepulauan Meranti.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai dan kita tentunya sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan batas wilayah ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten II Setdakab Meranti Suhendri saat audiensi Pemkab Meranti dengan Gubernur Riau belum lama ini memaparkan, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya pada pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa, selambat-lambatnya 5 tahun setelah diresmikannya UU tersebut, maka sudah ditetapkan Permendagri tentang batas daerah. Sehingga mempunyai batas daerah yang jelas dan tegas antara Kabupaten Meranti dengan Kabupaten Siak, Pelalawan, kemudian kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Karimun.

Kemudian dikatakannya, berdasarkan surat Dirjen Atwil menyebutkan bahwa Kabupaten Meranti belum mempunyai Permendagri tentang batas daerah. Konsekuensinya, Meranti tidak mendapat DBH migas dan DBH sawit.

"Untuk DBH migas ini kita tahu bahwa, perbatasan itu mendapat 3 persen. Logikanya pada saat kita mendapat 3 persen dari Siak, Pelalawan, kemudian Bengkalis, maka alokasi DBH untuk Meranti akan meningkat secara signifikan. Diperkirakan hampir Rp100 miliar lebih kalau memang ini dapat," sebutnya.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang audiensi. Oleh karena itulah mereka beraudiensi kepada Gubernur. Dia berharap, karena ini menyangkut beberapa kabupaten/kota, di mana kewenangan beberapa kabupaten/kota itu berada di provinsi.

"Sehingga pula kami berharap, nantinya dapat difasilitasi ke Kemendagri tentang batas daerah ini," ucapnya.

Lebih lanjut disampaikannya, ditinjau dari landasan hukum terkait undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Meranti, batas Kabupaten Meranti dengan kabupaten lainnya, berbatasan dengan sejumlah selat. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Padang dan Selat Malaka. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Pinang Masa. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Panjang, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Panjang dan Selat Bengkalis.

Sementara, di Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuansing, dan Kota Batam, disebutkan bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Sungai Apit, dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis.

"Tebing tinggi dulunya berada di Bengkalis, namun saat ini sudah masuk ke Kabupaten Meranti," pungkasnya. ***