PEKANBARU – Polemik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru belakangan ramai diperbincangkan. Muncul anggapan bahwa Wali Kota Agung Nugroho menaikkan tarif secara diam-diam. Namun, faktanya kenaikan tersebut bukan dilakukan di era Agung, melainkan saat Penjabat (Pj) Wali Kota Muflihun masih menjabat.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pekanbaru, Faisal Islami, menegaskan lonjakan PBB sudah berlaku sejak awal 2024. Hal itu merupakan hasil perubahan Peraturan Daerah yang disahkan pada masa pemerintahan sebelumnya.

"Lonjakan PBB ini berlaku sejak 2024, hasil dari perubahan tarif Perda dari 0,1 persen menjadi 0,3 persen. Itu disahkan pada masa pemerintahan sebelumnya, bukan era Wali Kota Agung Nugroho," ungkap Faisal, Sabtu (16/8/2025).

Faisal menjelaskan, usulan perubahan Perda diajukan pada 2023 oleh Pemko Pekanbaru saat masih dipimpin Pj Wali Kota Muflihun. Setelah melalui pembahasan di DPRD, aturan itu resmi disahkan akhir 2023 dan efektif diberlakukan 4 Januari 2024.

Sebagai informasi, Muflihun menjabat sebagai Pj Wali Kota selama dua tahun, dari Mei 2022 hingga Mei 2024. Sejak aturan baru berlaku, keluhan masyarakat mulai bermunculan karena tarif PBB dinilai memberatkan.

"Kami menerima banyak keluhan masyarakat yang kaget dan keberatan. Ini harus jadi perhatian serius," ujar Faisal.

Ia mengingatkan publik agar tidak salah kaprah menuding pemerintahan saat ini. Menurutnya, yang menetapkan aturan kenaikan adalah era sebelumnya, sementara Wali Kota Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar justru harus menanggung dampaknya.

"Dalam hal ini saya mengimbau, jangan sampai kita cari siapa salah siapa benar. Pak Wali Kota sekarang justru berniat menurunkan tarif PBB dengan mengubah Perda. Jadi jangan sampai yang menaikkan siapa, yang menanggung siapa," tegasnya.

Faisal menambahkan, Bapemperda DPRD Pekanbaru siap duduk bersama Pemko untuk membahas revisi Perda. Harapannya, keresahan warga bisa segera diatasi dan beban masyarakat berkurang.. ***