PEKANBARU - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pondok Pesantren DPRD Riau, Markarius Anwar, mengungkapkan sampai saat ini DPRD Riau belum bisa memberikan anggaran bantuan untuk kegiatan di pondok pesantren.

"Anggaran untuk bantuan pondok pesantren belum ada tahun ini, karena belum ada payung hukumnya, payung hukumnya kan Perda ini, kita masih menunggu," kata Markarius, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Jadikan Jabar Sebagai 'Role Model', Markarius Harap Pemprov Riau Bisa Buat Kegiatan Berbasis Pondok Pesantren

Disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Riau ini, untuk tingkat Pansus, pihaknya sudah lama menuntaskan pekerjaannya, dan kemudian sudah diserahkan Pimpinan DPRD Riau, untuk selanjutnya diteruskan ke Biro Hukum Pemprov Riau.

Baca juga:  Perda Pesantren Bakal Jadi Jalur Masuk Pemerintah Daerah Membantu Pesantren

Dari penjelasan Biro Hukum, kata pria yang akrab disapa Eka ini, progres Pansus terkendala di Kemendagri, dimana Kemendagri ingin menyelaraskan dengan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

Ditanya apakah anggaran bantuan ini bisa dimasukkan ke APBD perubahan 2022, Eka mengatakan hal itu bisa saja dilakukan, asalkan Kemendagri sudah menyetujui Perda tersebut.

Baca juga: Perpres Dana Abadi Pesantren Resmi Diteken, Achmad Sebut Santri Berpotensi Menjadi Calon Pemimpin

"Kalau sudah turun dari Kemendagri, langsung kita paripurnakan, karena itu payung hukumnya tadi. Apalagi, Pak Gubernur sangat mendukung keberadaan Perda ini," tuturnya.

"Terkendalanya sudah satu bulan lebih, kalau tak turun juga, mungkin kita akan konsultasi ke Kemendagri. Karena, forum komunikasi pondok pesantren sudah sangat menantikan ini," pungkasnya. ***