JAKARTA – Di tengah gelap dini hari Kampung Kensio, keluarga Irene Sokoy bergegas mencari pertolongan. Rasa sakit hebat yang dialami ibu hamil asal Hobong itu berubah menjadi perjalanan panjang dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, hingga akhirnya ia meninggal bersama bayi yang dikandungnya dalam perjalanan menuju RS Dok II Jayapura, Senin (17/11/2025).

Peristiwa ini memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan publik. Meski jarak Hobong tidak jauh dari pusat kota, perjalanan Irene justru dipenuhi penolakan dan kebuntuan layanan darurat.

Keluarga menuturkan Irene mulai merintih sekitar pukul 03.00 WIT. Speedboat menjadi satu-satunya pilihan menuju RSUD Yowari. Namun setelah dirujuk ke RS Abepura dan tidak mendapatkan pelayanan, keluarga memutuskan mencari pertolongan ke RS Dian Harapan—yang menurut mereka kembali tidak memberikan layanan.

Upaya berikutnya adalah RS Bhayangkara. Di sini, keluarga mendengar kamar penuh dan biaya yang tidak mampu mereka penuhi. Irene kemudian diarahkan ke RS Dok II Jayapura, tetapi nyawanya tidak tertolong sebelum tiba di IGD.

Fredy Sokoy, dosen Universitas Cenderawasih yang mewakili keluarga, menyampaikan kekecewaan mendalam.

“Rujukan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain semuanya buntu. Ini sangat miris,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Ia menilai tragedi tersebut bukan sekadar insiden, tetapi cermin buruknya sistem rujukan darurat.

“Dua nyawa orang Papua sama berharganya dengan seratus nyawa. Beginikah nasib rakyatku?”

Keluarga meminta agar pemerintah daerah dan pihak terkait membuka investigasi penuh. Mereka menilai kasus ini tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa karena terjadi di area kota dengan fasilitas lengkap.

Rumah Sakit Menyampaikan Klarifikasi

RSUD Yowari menjelaskan bahwa penanganan Irene dilakukan sesuai prosedur. Direktur Maryen Braweri mengatakan hanya satu dokter spesialis kandungan yang bertugas saat itu.

“Komunikasi dilakukan lewat telepon. Dokter kami sedang tidak berada di Papua,” jelasnya.

Rumah Sakit Dian Harapan juga membantah tuduhan penolakan. Mereka menyampaikan kondisi kala itu: NICU penuh, ruang kebidanan penuh, dan dokter Obgyn cuti. Setelah penjelasan diberikan, keluarga disebut memilih pergi ke rumah sakit lain sebelum petugas kembali ke ambulans.

RS Bhayangkara turut memberi bantahan. Kepala rumah sakit, AKBP Rommy Sebastian, menyoroti rujukan yang tidak melalui sistem resmi.

“Pasien langsung dirujuk tanpa Aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi. Apakah kalau kami mematuhi peraturan pemerintah kami salah?” ujarnya.

Rommy juga menegaskan rumah sakit tidak pernah meminta biaya perawatan kepada keluarga.

Respons Gubernur Papua

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhri, memberi pernyataan tegas setelah kasus ini mencuat.

“Tidak boleh ada penolakan pasien dalam kondisi apa pun. Ini amanat undang-undang,” katanya, Kamis (20/11/2025).

Ia menjanjikan evaluasi besar bersama rumah sakit dan pemerintah daerah untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang.

“Layani pasien terlebih dahulu tanpa mempertanyakan kapasitasnya,” tegasnya.

Kasus Irene Sokoy kini menjadi simbol betapa rentannya akses layanan darurat ketika koordinasi tidak berjalan. Di tengah klarifikasi rumah sakit dan desakan keluarga, publik menunggu hasil investigasi yang diharapkan mampu membuka akar persoalan dan mendorong perubahan nyata dalam sistem kesehatan di Jayapura. ***