SURABAYA – Wajib pajak yang memiliki tunggakan kini mendapat kesempatan mengajukan keringanan denda melalui kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA) hingga 100 persen. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) mengajak masyarakat di wilayahnya memanfaatkan program nasional dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlangsung sejak 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027 tersebut.

Fasilitas perpajakan ini diterbitkan pemerintah untuk mendorong kepatuhan sukarela masyarakat sekaligus menopang penguatan ekonomi nasional. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024.

"Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan," ujar Kepala Kanwil DJP Jatim I, Max Darmawan di kantornya, kawasan Jalan Jagir, Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Aturan teknis pelaksanaannya tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif. Melalui aturan ini, keringanan denda diberikan secara bertahap berdasarkan periode pelunasan pokok pajak dan pembayaran sebagian sanksi administrasi sesuai ketentuan program.

Max menjelaskan bahwa tidak semua pemohon otomatis mendapatkan pembebasan denda karena terdapat ketentuan khusus yang wajib dipenuhi terlebih dahulu. Kebijakan keringanan ini berlaku bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam KEP-239/PJ/2026.

"Salah satu syarat utama adalah melunasi pokok pajak atau utang pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi dan/atau pembayaran sebagian sanksi administrasi pajak yang timbul," tegasnya. ***