
PEKANBARU –Kemacetan semakin menjadi persoalan sehari-hari bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Sejumlah ruas jalan protokol bahkan kerap dipadati kendaraan hingga pengendara harus menghabiskan waktu hampir satu jam untuk menempuh perjalanan.
Kondisi tersebut mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Faisal Islami. Ia mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau berkolaborasi mencari solusi konkret untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang semakin sering terjadi.
"Harus ada solusi yang jitu dan konkret supaya kemacetan ini tidak semakin parah. Jalan-jalan protokol sudah macet parah, bahkan pengendara bisa menghabiskan waktu hampir satu jam lamanya di jalan. Apalagi kalau hujan, kemacetan luar biasa," kata Faisal, Selasa (17/11/2026).
Menurut politisi Partai NasDem itu, persoalan kemacetan tidak bisa ditangani secara parsial. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi sehingga membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, terutama dalam penataan dan pengendalian lalu lintas.
Ia mengatakan, sejumlah pekerjaan infrastruktur, termasuk proyek pelebaran jalan, turut memengaruhi kelancaran arus kendaraan. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak pekerjaan tersebut agar tidak memperparah kemacetan.
"Ya, mudah-mudahan ada jurus jitu supaya kemacetan bisa terurai dan tidak mengular panjang. Apalagi saat ini ada sejumlah proyek pelebaran jalan dan pekerjaan lainnya yang juga berdampak terhadap arus lalu lintas," ujarnya.
Faisal juga meminta instansi terkait menyiagakan petugas di lokasi pekerjaan jalan maupun titik-titik yang rawan kemacetan. Kehadiran petugas diperlukan untuk mengatur pergerakan kendaraan, terutama ketika terjadi penyempitan badan jalan akibat aktivitas proyek.
Menurutnya, pengaturan lalu lintas di lokasi pekerjaan masih perlu diperhatikan. Pengendara tidak seharusnya dibiarkan berebut ruang jalan tanpa pengaturan yang memadai.
"Kita lihat sekarang ini lagi ada proyek pekerjaan jalan, ya saya rasa mungkin bisa disiagakan petugas di lokasi. Masyarakat juga banyak bertanya, mana petugas yang mengatur lalu lintas. Jangan sampai pengendara dibiarkan saling berebut jalan," ungkapnya.
Selain pekerjaan infrastruktur, Faisal menyoroti gangguan lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan. Lampu pengatur lalu lintas yang tidak berfungsi dapat memicu penumpukan kendaraan karena pengendara harus menentukan sendiri waktu melintas.
"Banyak juga kita lihat lampu merah itu pada mati. Akibatnya, kendaraan menumpuk dan sebagian pengendara tidak sabar hingga menerobos persimpangan. Ini juga harus menjadi perhatian agar tidak memicu kemacetan maupun kecelakaan," sebutnya.
Ia berharap Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau segera menyusun langkah penanganan yang terkoordinasi. Dengan demikian, persoalan kemacetan tidak terus berulang dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa harus menghabiskan banyak waktu di jalan. ***