SELATPANJANG – Warga Kabupaten Kepulauan Meranti akan segera menikmati kemudahan mengurus berbagai dokumen pemerintahan maupun instansi vertikal di satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dijadwalkan resmi beroperasi Jumat (4/12/2026). Sebelum dibuka untuk umum, pemerintah daerah bersama instansi terkait mematangkan kesiapan fisik gedung, jaringan internet, sistem antrean, hingga simulasi pelayanan guna memastikan kenyamanan masyarakat.

Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH mewakili Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Selasa (17/11/2026). Pertemuan turut diikuti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Susanti, SH MSi serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi penyelenggara layanan.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa agenda peluncuran MPP yang semula direncanakan Selasa (24/11/2026) bergeser menjadi Jumat (4/12/2026) secara daring mengikuti jadwal kementerian. Kepala DPMPTSP Kepulauan Meranti, Susanti, SH MSi menjelaskan bahwa perubahan waktu tersebut memberi ruang bagi daerah untuk merampungkan penyempurnaan bagian gedung dan sarana pendukung pelayanan, sementara berkas administrasi telah rampung seluruhnya.

"Alhamdulillah, secara administrasi persiapan kita sudah lengkap. Namun, untuk kondisi gedung masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Dengan tambahan waktu ini, kita berupaya semaksimal mungkin agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai harapan," jelasnya.

Pada peresmian secara virtual nanti, perwakilan DPMPTSP bersama Bupati Kepulauan Meranti dijadwalkan hadir di Jakarta bersama pihak kementerian, sedangkan jajaran di daerah akan mengikuti kegiatan bersama Sekda di gedung MPP. Adapun acara syukuran sekaligus peresmian secara langsung di daerah rencananya digelar bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti pada Sabtu (19/12/2026).

Sementara itu, Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH mengingatkan seluruh instansi yang tergabung agar memastikan kepastian jenis layanan, ketersediaan petugas beserta penggantinya jika berhalangan hadir, hingga kejelasan standar waktu penyelesaian dan biaya pengurusan. Masyarakat juga harus mendapatkan kemudahan akses informasi serta saluran pengaduan yang jelas apabila menemukan kendala saat mengurus administrasi.

"Kita harus memastikan kesiapan petugas, sarana prasarana, loket, komputer, internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan ketika mengakses layanan," tegasnya.

Ia juga meminta DPMPTSP bersama seluruh instansi penyelenggara segera melakukan simulasi pelayanan sebelum hari peluncuran guna menguji kesiapan sistem maupun koordinasi petugas di lapangan. Menurutnya, keberhasilan pusat layanan terpadu tidak hanya diukur dari acara pembukaan, melainkan konsistensi mutu pelayanan setelah beroperasi.

"MPP hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh organisasi penyelenggara memiliki semangat kolaborasi, saling bekerja sama, dan berkoordinasi secara aktif. Setelah diresmikan, pekerjaan kita tidak berhenti. Komitmen ini harus terus dijaga dan dievaluasi secara berkala demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. ***