PEKANBARU – Peluang Kota Pekanbaru kembali meraih Piala Adipura setelah lebih dari 14 tahun dinilai masih bergantung pada keseriusan pemerintah kota memenuhi seluruh indikator penilaian Kementerian Lingkungan Hidup. Pembenahan pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan dinilai perlu dibuktikan melalui kinerja nyata, bukan sekadar pembentukan kelembagaan.

Ketua Green Society sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (Unri), Robi Armilus, mengatakan sejumlah langkah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru patut diapresiasi. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk memastikan Pekanbaru memenuhi standar penilaian Adipura 2026.

Menurutnya, pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di 83 kelurahan merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Akan tetapi, keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya diukur dari jumlah lembaga yang terbentuk maupun volume sampah yang berhasil diangkut.

"Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah di 83 kelurahan menjadi salah satu langkah penting. Akan tetapi, keberhasilannya tidak cukup dinilai dari jumlah lembaga yang terbentuk atau banyaknya sampah yang diangkut. Kita juga perlu melihat berapa banyak sampah yang berhasil dipilah, dimanfaatkan kembali, dan diolah sehingga tidak seluruhnya berakhir di TPA," ujar Robi kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Selasa (17/11/2026) siang.

Ia menjelaskan, mekanisme penilaian Adipura saat ini telah mengalami perubahan. Pemerintah daerah tidak lagi cukup mengandalkan kebersihan jalan, keindahan kota, maupun penataan kawasan tertentu. Penilaian juga mencakup kemampuan pemerintah membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari sumber sampah hingga tempat pemrosesan akhir.

Robi menilai, Pemko Pekanbaru harus memastikan seluruh indikator yang ditetapkan kementerian dapat dipenuhi. Apalagi, penilaian tersebut tidak hanya melihat kesiapan administrasi, tetapi juga kondisi pengelolaan sampah yang sesungguhnya di lapangan.

"Jika tujuannya adalah Piala Adipura, maka Pemko harus serius memenuhi seluruh indikator penilaian. Saat ini penilaiannya sudah mengalami perubahan. Tidak hanya melihat kebersihan jalan atau keindahan kota, tetapi juga bagaimana pemerintah mengelola sampah sejak dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir," katanya.

Beban TPA Jadi Tantangan Penilaian

Salah satu persoalan yang menurut Robi perlu mendapat perhatian serius adalah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Fajar II. Ia merujuk pada data yang dipublikasikan Pemko Pekanbaru pada Mei 2026, yang menyebutkan sekitar 900 hingga 1.200 ton sampah masuk ke TPA tersebut setiap harinya.

Volume sampah yang besar itu menunjukkan beratnya beban pengelolaan persampahan di Pekanbaru. Terlebih, TPA Muara Fajar II dilaporkan telah mengalami kelebihan kapasitas dan masih membutuhkan pembenahan sistem pengelolaan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri apabila Pekanbaru ingin memenuhi standar penilaian Adipura. Sebab, pengelolaan TPA merupakan salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja persampahan pemerintah daerah.

Robi mengatakan, keberadaan LPS seharusnya dapat membantu mengurangi beban tersebut melalui pemilahan dan pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPA.

Ia menilai, tugas LPS tidak semestinya berhenti pada pelayanan pengangkutan sampah dari rumah warga. Lembaga tersebut juga perlu menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat, mengembangkan pengolahan sampah organik, serta menghubungkan warga dengan bank sampah dan kegiatan daur ulang.

"Kalau LPS hanya mengangkut sampah, maka persoalannya sekadar berpindah dari permukiman ke TPA Muara Fajar II. Sementara beban TPA kita sudah cukup besar," tegasnya.

Selain itu, Robi mengakui masih terdapat kendala pelayanan pada sejumlah LPS, terutama terkait penjemputan sampah dan ketersediaan armada pengangkutan. Karena itu, efektivitas pelayanan juga harus menjadi perhatian pemerintah kota.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penilaian Adipura. Robi melihat adanya perkembangan kesadaran masyarakat Pekanbaru terhadap persoalan sampah, meskipun belum merata dan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Ia merujuk pada data Pemerintah Kota Pekanbaru yang dipublikasikan pada Juli 2026, yang menyebut sekitar 90 persen masyarakat telah bergabung dengan sistem pelayanan LPS.

Namun, menurutnya, angka tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan pengangkutan sampah tidak otomatis menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kesadaran untuk memilah, mengurangi, dan mengolah sampah secara mandiri.

"Ini dapat dilihat sebagai perkembangan positif dalam partisipasi pelayanan persampahan. Namun, angka tersebut merupakan klaim partisipasi yang disampaikan pemerintah, bukan hasil survei independen tentang kesadaran lingkungan," jelasnya.

Ia mengatakan, pemerintah perlu memperkuat edukasi agar pemilahan sampah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada petugas dan fasilitas pemerintah, tetapi juga didukung perubahan perilaku dari tingkat rumah tangga.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan tim penilai Adipura 2026 telah melakukan peninjauan di sejumlah wilayah di Pekanbaru. Penilaian mencakup seluruh 15 kecamatan, sementara penentuan titik lokasi kunjungan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Kementerian Lingkungan Hidup.

Reza menyebut pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah tangga menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan. Selain permukiman, tim juga meninjau sekolah, puskesmas, pasar, terminal, pelabuhan, hingga perairan terbuka seperti sungai dan parit.

DLHK juga telah melakukan sosialisasi kepada camat, lurah, dan LPS untuk memaksimalkan kebersihan lingkungan masing-masing. Namun, Reza mengakui belum seluruh LPS melaksanakan pemilahan dan pengolahan sampah secara optimal.

Sementara itu, berdasarkan mekanisme Adipura 2026 yang dipublikasikan Kementerian Lingkungan Hidup pada Februari 2026, terdapat tiga kelompok besar indikator penilaian. Aspek kebersihan dan pengelolaan sampah memiliki bobot 50 persen, sumber daya manusia dan fasilitas 30 persen, serta anggaran dan kebijakan sebesar 20 persen.

Kementerian juga menetapkan sejumlah prasyarat penting, di antaranya tidak adanya tempat pembuangan sampah (TPS) liar dan TPA minimal telah menerapkan sistem controlled landfill.

Robi menilai, sejumlah perkembangan di Pekanbaru, seperti pembentukan 83 LPS, peningkatan partisipasi pelayanan persampahan, serta rencana penataan TPA Muara Fajar II, dapat menjadi modal dalam menghadapi penilaian tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh upaya itu harus dibuktikan melalui efektivitas pengelolaan sampah, pengurangan sampah dari sumbernya, pembenahan TPA, dan pengendalian TPS liar.

"Tentu saja kita sama-sama berharap Pekanbaru berhasil memenuhi standar tersebut. Tetapi yang jauh lebih penting adalah perubahan sistem pengelolaan sampah dapat dirasakan masyarakat secara nyata," ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah dalam mengatasi persoalan persampahan seharusnya tidak hanya diukur dari keberhasilan memperoleh penghargaan Adipura, tetapi juga dari kemampuan menjaga kebersihan kota secara berkelanjutan.

"Keberhasilan terbesar bukan hanya ketika Piala Adipura kembali ke Pekanbaru, tetapi ketika persoalan sampah tidak lagi menjadi masalah yang berulang setiap tahunnya," tutup Robi. ***