PEKANBARU, GORIAU.COM - Putusan terdakwa kasus tindak pidana korupsi mantan Gubernur Riau Rusli Zainal (RZ) pada Rabu mendatang mempertaruhkan wibawa hakim pengadilan negeri. Kejahatannya dibandang luar biasa, maka hukumannya juga harus luar biasa, serunut Aktivis lingkungan dan penegakan hukum Provinsi Riau.

"Jelang putusan terdakwa Rusli Zainal besok, ujian berat bagi Hakim Ketua Bachtiar Sitompul berserta Hakim Anggota I Ketut Suarta dan Rachman Silaen. Apakah ketiga hakim tersebut berpihak pada pemberantasan korupsi dan punya nyali dan keberanian melawan koruptor?" kata Usman selaku Koordinator Koalisi Anti Korupsi (KAK) Riau.

Koalisi tersebut terdiri atas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau,  Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau dan Riau Corruption Trial (RCT).

Terdakwa Rusli Zainal sebelumnya telah dituntut 17 tahun penjara dan pencabutan hak-hak tertentu berupa hak politik oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2014.

Menurut Koalisi Anti Korupsi (KAK) Riau, tuntutan itu sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan rakyat Riau dan keadilan ekologis di mana hutan alam yang telah dirusak oleh korporasi sektor tanaman industri.

KAK melalui RCT sebelumnya juga telah memantau kinerja ketiga hakim tersebut selama proses persidangan yang telah berlangsung selama 27 kali persidangan.

Selama persidangan, kata dia, hakim menunjukkan sikap tegas dan serius membuktikan kesalahan terdakwa. Bahkan sebelum saksi memberikan kesaksian, kata Made selaku Koordinator RCT, hakim selalu mengingatkan saksi agar berkata jujur.

Dan saat sidang agenda keterangan terdakwa, hakim bersikap tegas saat terdakwa tidak mengakui perbuatannya.  Itu patut diapresiasi," kata Suryadi peneliti dari RCT.

Namun tetap saja, demikian Suryadi, wibawa hakim berani melawan koruptor terletak pada saat putusan dibacakan di pengadilan.        Jika putusan hakim lebih rendah dari tuntutan publik dan tuntutan Penuntut Umum KPK apalagi putusan bebas, kata dia, maka itu menunjukkan ada mafia peradilan sebelum rapat permusyawaratan hakim.

Mantan Gubernur Riau dua periode tersebut (2003-2013) sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam penerbitan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) untuk sembilan korporasi berbasis tanaman industri di Pelalawan dan Siak tahun 2004 dan korupsi saat perubahan paraturan daerah (perda) untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII tahun 2012.

Dalam kasus BKT UPHHKHT, kata dia, terdakwa memaksakan diri menerbitkan BKT UPHHKHT yang bukan kewenangannya untuk   PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, PT Selaras Abadi Utama, CV Bhakti Praja Mulia, CV Putri Lindung Bulan, PT Mitra Hutani Jaya, PT Satria Perkasa Agung, (Kabupaten Pelalawan) dan PT Seraya Sumber Lestari.

Seluruhnya merupakan perusahaan pendistribusi kayu hutan alam ke PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang sampai saat ini masih terus beroperasi dan bebas dari jeratan hukum.

Akibat perbuatannya, terdakwa Rusli Zainal dituduh telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 265 miliar. "Total 30.879 ha kayu hutan alam telah dirusak oleh sembilan korporasi tersebut untuk ditanami akasia gara-gara terdakwa menerbitkan BKT UPHHKHT," kata Muslim Rasyid.

Akibat lainnya hutan gambut, tempat masyarakat bergantung untuk kehidupan masa depan dan budaya melayu yang bersumber pada hutan telah pula rusak, kata Riko Kurniawan, Eksekutif Daerah Walhi Riau.

Gelar Datuk Setia dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan Datuk Seri dari Malaysia menurut dia, sesungguhnya tak layak bagi terdakwa atas perbuatannya ikut merusak hutan dan gambut.

Hasil investigasi Jikalahari, terdakwa semasa menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir pernah menerbitkan IUPHHKHT atas nama PT Bina Duta Laksana.

"Ini bukti, bahwa terdakwa punya pengalaman dan sengaja kembali merusak hutan semata-mata demi keuntungan pribadi dan keuntungan korporasi," kata Muslim Rasyid.

Dalam kasus PON ke XVIII tahun 2012, terdakwa memeras kontraktor, menyogok anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau senilai Rp1,8 miliar dan menerima uang sebesar Rp500 juta melalui terpidana Lukman Abbas dan ajudan terdakwa untuk revisi Perda PON. "Terdakwa telah merusak 'good governance' dengan cara mengkorupsi uang rakyat semata-mata untuk  kepuasan pribadi," kata Triono Hadi dari Fitra Riau.   

"Kami memberi apresiasi kepada KPK atas tuntutan tersebut, sebab korupsi sebagai 'extra ordinary crime' harus dilawan dengan hukum yang luar biasa pula," kata Suryadi tim hukum RCT. (fzr/ant)