KUANTAN SINGINGI, GORIAU.COM - PT Tri Bakti Sarimas memberhentikan seorang karyawan tanpa membayar pesangon. Ironisnya, PHK dilakukan hanya karena kurang harmonisnya hubungan kerja antara bawahan dan atasan.

''Saya di PHK karena dianggap kurang menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan Manager Estate Sei Jernih,'' kata Kasri Novel, Asisten AFD I A PT Tri Bakti Sarimas, Sei Jernih, Rabu (23/1/2013). 

Dikatakan Kasri, pihak perusahaan Tri Bakti Sarimas sampai saat ini belum menampakkan iltikat baik untuk menyelesaikan persoalan pasangon yang menjadi haknya. Padahal dalam perjanjian yang dilakukan sebelumnya, pemutusan hubungan kerja tersebut mengacu kepada ketentuan UU N0 13 tahun 2003. Namun kata Kasri lagi, pihak perusahaan hanya bersedia membayar senilai dengan perbuatan pengunduran diri.

"Saya menolak dan meminta perundingan ini dilanjutkan ke Disosnaker Kuansing,'' sebut Kasri.

Setelah permasalahan ini disampaikan ke Disosnaker maka pihak Disosnaker melayangkan surat panggilan kepada pimpinan PT Tri Bakti Sarimas selaku yang mewakili dan juga kepadanya. Namun entah kenapa surat yang ditujukan Disosnaker kepadanya, tidak pernah sampai dan ini baru terungkap saat memenuhi panggilan kedua yang saat itu diterima oleh seorang staf di kantor Disosnaker.

"Saya heran kenapa yang mengurusi permasalahan saya hanya seorang staf biasa dan bukannya orang yang berkompaten. Ada apa antara PT Tri Bakti Sarimas dengan Disosnaker?'' tanya Kasri Novel semakin lebih penasaran

Diceritakan Kasri, ketidakadilan ini berawal ketika pihak perusahaan mengeluarkan surat mutasi tertanggal 25 Juni 2012 tentang pemindahan devisi dari AFD III ke AFD I. Namun mutasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak dibarengi dengan penyelesaian segala administrasinya. Karena tidak juga adanya tanggapan oleh perusahaan maka permasalahan ini dilaporkan ke Organisasi PUK SPSI SPPP yang berada di PT Tri Bakti Sarimas. Tapi sayang, Ketua PUK SPSI SP3 yang dijabat Aripin maupun Sekretarisnya Marwan tidak bisa membantu dalam memperjuangkan hak-hak karyawan.

"Mungkin mereka juga takut akan kehilangan pekerjaan seperti yang saya alami,'' ungkap Kasri.

Ditambahkan Kasri, atas bantuan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Wikta, pihak perusahaan baru bersedia melakukan perundingan, yang kemudian membuat keputusan memutuskan hubungan kerja dengan dirinya.

''Melalui LSM Wikta, dirinya menerima putusan itu asalkan harus sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Namun tampaknya sampai saat ini pihak perusahaan tidak beritikat baik untuk membayar pesangon yang semestinya menjadi hak karyawan yang di PHK,'' ucap Kasri kecewa. (***/bun)