PEKANBARU, GORIAU.COM - Tidak layaknya kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Riau yang sudah reot dan nyaris rubuh, akhirnya terdengar hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Melalui Komisi A, dewan meminta supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera bertindak dan merespon cepat.

Ketua Komisi A, Hasmi Setiadi menegaskan, agar Pemprov secepatnya memberikan putusan, terkait pengajuan lahan yang diminta BNN Riau, untuk membangun gedung yang layak. Mengingat keberadaan BNN dianggap sangat penting guna menyelamatkan anak bangsa, dalam kontek pemberantasan narkoba.

Untuk menjalankan tugas, tentu BNN membutuhkan berbagai fasilitas, termasuk kantor yang representatif. Namun faktanya, gedung pinjaman yang ditempati BNN di Jalan Pepaya, Pekanbaru, Riau, saat ini kondisinya sudah sangat tidak layak.

"BNN jangan segan-segan mengajukan permohonan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau," sebutnya.

Hasmi Setiadi bahkan menyindir kalau Pemrov itu pelupa. "Pemprov ini sering lupa, kita sarankan BNN terus mengingatkannya, apalagi keperluanya sangat mendesak. BNN ini kan termasuk pelayanan publik. Kalau sampai kantor dan ruang rehabilitasi saja tidak memadai, bagaimana bisa bekerja maksimal," tutur Hasmi kepada GoRiau.com, Selasa (20/10/2015).

Permasalahan pengadaan kantor BNN Riau, diakui Hasmi pernah dibahas dalam rapat Komisi A dengan jajaran BNN, saat Gubernur Non Aktif Annas Maamun masih menjabat sebagai Gubernur Riau. "Sebelumnya kami sudah mengadakan hearing dengan sejumlah pejabat BNN, membahas soal rehab kantor yang berada di Jalan Pepaya Pekanbaru," tambahnya.

Bahkan menurutnya saat itu Pemerintah Provinsi Riau sudah menyediakan lahan seluas dua hektar untuk dijadikan kantor BNN, yang lokasinya berada tepat di sebelah Hotel Labersa. Namun setelah Annas Maamun tersandung kasus, kepastian ini pun 'tenggelam' dan belum ada kejelasan sampai saat ini.

"Kalau untuk penyediaan lahan baru, kendalanya adalah masalah pembebasan, khususnya di Kota Pekanbaru, Pemprov Riau harus memprosesnya melalui pemerintah kota. Berbeda kalau hanya rehab gedung sementara, kita akan upayakan masuk dalam tahun 2016, dengan catatan belum masuk ke anggaran perubahan 2015," tegasnya.

Masih menurut Hasmi Setiadi, keberadaan BNN di Riau, bukan hanya butuhkan, melainkan perannya dianggap sangat penting, karena sebagian kota-kota di Provinsi Riau saat ini rawan menjadi tempat transit peredaran narkoba.

"Apalagi Pekabaru yang sedang berkembang dan sangat rawan dengan penyalahgunaan narkoba. Kita juga sangat mengapresiasi kinerja BNN selama ini, apalagi seperti kasus di Jalan Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam, dimana Polisi dan BNN jelas sangat penting keberadaannya di Riau," tukasnya.

Ditanya apakah komisi A bersedia meninjau langsung keberadaan Kantor BNN, menurutnya saat anggota dewan belum bisa berjanji, karena masih banyak agenda seperti rapat-rapat dengan instansi pemerintah, swasta maupun dengan yang lain.

"Kita usahakan, soalnya anggota banyak agenda, bahkan rapat Paripurna juga sempat tertunda dua kali. Tapi pada intinya, kami khususnya (Komisi A), siap menerima unek-unek atau keluhan dari teman-teman BNN, jika berkenan kapan saja kita terima, pintu terbuka lebar," pungkasnya. ***