PEKANBARU, GORIAU.COM - Rencana menerbangkan kembali Riau Air disambut baik semua pihak. Namun usaha itu jangan dengan menggunakan uang rakyat atau APBD.

"Keinginan dari gubenur untuk menerbangkan kembali Riau Air sepatutnya didukung semua pihak, tapi jangan pakai uang rakyat karena sejak lahir, BUMD ini telah menelan dana APBD Riau mencapai angka ratusan miliaran rupiah yang notabene uang rakyat. Dan seharusnya ada pertanggungjawabannya," jelas Pengamat Ekonomi Riau Edyanus Herman Halim, Rabu (6/2/2013).

''Yang jadi pertanyaan, keseriusan keinginan Gubenur Riau Rusli Zainal ini untuk mengeksiskan maskapai Riau Air ini. Sebab, sudah berulang kali gubernur mengungkapkan akan menerbang Riau Air tapi sampai saat ini nasibnya tetap tidak jelas,'' ungkapnya.

Sampai saat ini, tambahnya permasalahan keuangan Riau Air ini belum tuntas. Seperti halnyasengketa eks karyawan dan juga keberadaan jumlah pesawat. Apalagi saat ini, sambungnya, kendati masih ada pesawat yang berada di hangarBandara Soekarno-Hatta. Itukan tidak layak.

Rasanya kata Edyanus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai penguasa saham mayoritas harus kerja ekstra untuk mendatangkan donatur. Sehingga, maskapai ini dapat eksis kembali.

"Jangan lagi berkutat untuk menguras APBD, sebab rakyat Provinsi Riau ini menderita. Karena APBD terkuras," katanya.

Riau Air, katanya, hingga kini masih belum bisa keluar dari lilitankrisisnya keuangan. Sebab, untuk mengeksiskan maskapai ini tentunyadiperlukan pesawat minimal 10 unit. Sementara saat ini, sepertiinformasi didapatkan itu kondisi pesawat yang ada di hanggarSoekarno-Hatta itukan hanya tinggal 'kerangka'.

Dikesempatan itu Edyanus menyarankan, pengelolaan Riau Air mulai dari manajemen diserahkan pada pihak ketiga. Dalam istilah lainya, ganti manajemen dan dipercayakan ke pihak ketiga dalam mengelola maskapai.

"Kalau tidak mau juga dengan cara itu, atau tidak ada investor sebagai pihak yang berminat mengelolanya. Maka langkah tepatnya itu tutup saja agar tidak menjadi beban," kata Edyanus. (rdi)