PEKANBARU, GORIAU.COM - Tergesa-gesanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 dinilai sebagai sikap yang kurang menghargai visi dan misi Calon Gubernur Riau terpilih Annas Maamun - Arsyadjuliandi. Pasalnya, jika APBD disahkan tanpa melibatkan gubernur baru, bisa jadi janji kampanye Annas - Andi hanya ''omonmg kosong'' ke tengah masyarakat dan Annas - Andi akan gagal melaksanakan program 100 hari kepemimpinan mereka.

Jika disahkan tanpa persetujuan gubernur baru, diperkirakan dalam pelaksanaan nantinya tidak akan efektif dan hanya akan melahirkan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) karena Gubernur terpilih tidak akan melaksanakan APBD yang bertentangan dengan keinginannya. Kuat dugaan kegiatan yang tidak akan disetujui gubernur baru menyangkut program strategis di bidang infrastruktur khususnya di daerah-daerah dan program pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Anggota DPRD Riau, H Ilyas Labay yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Riau saat dimintai tanggapannya oleh GoRiau.com, juga mengkritik tindakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang tidak melakukan konsultasi dengan gubernur terpilih dalam menyusun APBD 2014.

''Saya rasa, pembahasan boleh dilanjutkan, tapi pengesahannya harus setelah gubernur terpilih dilantik. Pasalnya, jika gubernur terpilih tidak mau melaksanakan item-item di APBD karena dianggap tidak sesuai dengan visi dan misinya, maka anggaran yang sudah dibahas akan sia-sia dan akan terlalu banyak Silpa di akhir anggaran, besok,'' ujarnya kepada GoRiau.com.

Dikatakan, Annas Maamun Arsyadjuliandi yang terpilih sebagai Gubernur Riau tentu mempunyai progam-program strategis selama masa kepemimpinannya. Dan semua orang yang terpilih, tentu ingin merealisasikan janji di awal kepemimpinannya. ''Jika saat dipilih, gubernur hanya akan melaksanakan program kerja orang lain, apalagi program itu bertentangan dengan visi dan misinya, tentu gubernur tak akan menandatangani SK dan berbagai bentuk administrasi yang dibutuhkan dalam pencairan anggaran. Ini bisa berbahaya bagi kelangsungan pembangunan,'' tegasnya.

Karena itu, Ilyas berjanji akan memperjuangkan agar APBD 2014 disahkan setelah disetujui oleh gubernur yang baru sehingga bisa dilaksanakan begitu gubernur terpilih dilantik. ''Memang ada resiko pengurangan DAU, tapi itu nilainya tak seberapa dibandingkan kerugian jika APBD tidak bisa dilaksanakan,'' tegasnya. ***