PEKANBARU, GORIAU.COM - Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengaku pusing dan kewalahan saat meminta keterangan salahseorang saksi, terkait dugaan suap ABPD-P 2014 dan RAPBD 2015. Saksi ini adalah James Pasaribu, selaku mantan Anggota Banggar APBD 2015.

"Pusing mas, agak ribet neh, pantesan aja ngak maju-maju," celetuk salahseorang penyidik KPK kepada wartawan, saat keluar ruang Visualisasi Tugas Kepolisian, Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, yang jadi kantor sementara KPK di Pekanbaru, Riau.

Kesulitan ini mungkin disebabkan oleh faktor usia James Pasaribu. Saat ditanya perihal apa yang membuat pusing, penyidik KPK hanya senyum sambil geleng-geleng kepala.

Sementara James yang sempat diwawancarai saat ke kamar mandi mengaku banyak ditanya, akan tetapi tidak merinci secara jelas bentuk pertanyaan tersebut. "Banyak ditanyanya, soal pembahasan lah," jawabnya singkat. 

Pemeriksaan terhadap James Pasaribu dan saksi lainnya berlangsung tertutup. Dia jadi saksi terakhir yang diperiksa dihari kedua, sekaligus saksi terlama yang diperiksa KPK dalam dua hari ini (sejak kemarin,red). Pantauan GoRiau.com, James sudah diperiksa penyidik KPK sejak pukul 13.00 WIB, Selasa siang dan baru keluar sekitar pukul 18.30 WIB.

Sedangkan Iwa Sirwani Bibra yang selesai keluar usai diperiksa beberapa menit sebelum James, mengaku dicecar 31 pertanyaan oleh penyidik. "Haduh berapa ya? 31 mungkin. Tentang aspirasi yang dibawa dari fraksi dan komisi. Kalau rekaman tidak ada diperdengarkan," jawab Iwa Sirwani Bibra kepada GoRiau.com.

Mereka yang diperiksa penyidik sejak pagi hingga Selasa petang diantaranya Iwa Sirwani Bibra selaku ketua fraksi partai Golkar dan sekaligus mantan anggota Banggar. Robin P Hutagalung selaku ketua fraksi partai PDI-P. Koko Iskandar selaku ketua fraksi partai Demokrat.

Lalu juga ada nama Supriati selaku anggota Banggar. Zulkarnaen selaku anggota dewan sekaligus mantan anggota Pansus RPJMD, dan terakhir James Pasaribu yang pemeriksaannya cukup lama. Selain itu juga ada mantan Kassubag Perlengkapan Sekwan Witno, dan seorang staf PNS di DPRD Riau. (had)