PEKANBARU - Anggota DPRD Indragiri Hulu Dapil IV, Bayu Nofyandri Surbakti meminta perusahaan bisa berpartisipasi dalam perawatan jalan yang dilintasi oleh kendaraan operasionalnya.

Hal tersebut itu dia sampaikan pasca banyaknya jalan yang rusak akibat kendaraan bertonase besar, apalagi yang termasuk Over Dimension Over Loading (ODOL). Partisipasi perusahaan dalam bentuk pajak tak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.

GoRiau Anggota DPRD Inhu, Bayu Nofyan
Anggota DPRD Inhu, Bayu Nofyandri Surbakti.

Di Kecamatan Pasir Penyu sendiri masyarakat sudah membentuk Forum Penyelamat Aset Negara (FPAN), FPAN menutup akses jalan bagi kendaraan bertonase berat. Sementara di Peranap, puluhan emak-emak memberhentikan kendaraan ODOL yang melintasi kawasan mereka.

Dikatakan Bayu, DPRD Inhu secara kelembagaan dan Tokoh Masyarakat sudah pernah berkomunikasi dengan Pemkab Inhu yang saat itu masih dipimpin oleh Pj Bupati Inhu, Chairul Riski, sudah ada beberapa hal yang dirundingkan.

Pada dasarnya, Politisi PPP ini sangat berharap peran besar dari perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut, karena jika dibandingkan antara pajak yang dibayarkan dengan biaya perawatan jalan itu sudah tidak sebanding.

"Salah satu yang diminta masyarakat ya itu, bagaimana perusahaan bisa berperan dalam menjamin fungsional jalan mereka, baik jalan kabupaten, maupun provinsi," kata Bayu, Senin (12/7/2021).

Bayu sendiri ikut dalam rombongan Komisi III DPRD Riau yang meninjau langsung kondisi pertambangan batu bara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).

Politisi muda ini sempat menanyakan kepada pihak perusahaan berapa kendaraan transportasi mereka yang beroperasi satu harinya, pihak perusahaan menyebut ada sekitar 15 unit.

"Bohong kalau 15 pak, saya Dapil sana, kalau bapak bilang 15, saya pastikan itu tidak benar," tegasnya saat itu.

Mendengar jawaban tegas Bayu, perusahaan kemudian meralat bahwa kendaraan mereka yang melintas rata-rata 60 unit.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Riau, Syamsurizal mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk bisa menertibkan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), karena kerusakan jalan akibat ODOL ini semakin memprihatinkan.

Hal tersebut dia sampaikan usai meninjau langsung lokasi tambang batubara milik PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau. Parahnya, Komisi III juga menemukan masih ada kendaraan yang non-BM.

"PT PIR tentu harus menjaga kemurnian BUMD, dan memberi contoh kepada perusahaan lain. Kalau memang melewati tonase, ya dievaluasi," ujar Syamsurizal, Minggu (11/7/2021).

Selama perjalanan menuju Indragiri Hulu, Politisi PAN ini memang melihat langsung bagaimana kondisi jalan rusak. Bahkan, dalam perjalannya Komisi menyaksikan langsung kondisi truk ODOL yang terbalik dan juga masuk ke jurang dangkal, sehingga menciptakan kemacetan panjang.

Diakuinya, kerusakan jalan tidak hanya disebabkan oleh kendaraan batubara milik PT PIR saja, namun juga oleh perusahaan yang bergerak di bidang lain, baik kayu, buah sawit maupun Crude Palm Oil (CPO).

"Dinas PUPR harus bisa mengkomunikasikan unit usaha yang ada di wilayah kerusakan jalan, jalin kerjasama untuk perawatan jalan. Karana kalau semua ditangani PU, tak mungkin juga," jelas Mantan Kepala Dinas PU Rokan Hulu ini. ***