JAKARTA – Pengakuan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, mengenai ulah anak buahnya yang diam-diam menggunakan aset sitaan negara untuk kepentingan pribadi memicu reaksi keras. Praktik ini dinilai bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan skandal yang mencoreng wajah penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, mendesak Presiden untuk tidak tinggal diam melihat fenomena ini. Menurutnya, pembiaran terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan fasilitas rampasan negara akan menggerus kepercayaan publik secara drastis.

"Presiden harus mengingatkan Jaksa Agung. Kalau perlu menggantikannya," tegas Ficar saat dihubungi, Senin (16/2/2026).

Ficar menilai pernyataan terbuka Burhanuddin justru membuka kotak pandora mengenai lemahnya pengawasan internal di tubuh Korps Adhyaksa. Jika tidak ada tindakan konkret, persepsi masyarakat terhadap integritas hukum di era baru ini akan hancur.

"Ini akan mengurangi kepercayaan publik pada pemerintah," tambahnya.

Sebelumnya, dalam peringatan HUT Badan Pemulihan Aset di Jakarta, Kamis (12/2/2026), Burhanuddin membongkar borok institusinya sendiri. Ia menyebut banyak oknum jaksa yang menempati apartemen sitaan di Jakarta Pusat dan berharap aset tersebut dilupakan agar bisa terus dikuasai secara ilegal.

"Banyak aset yang ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya," ujar Burhanuddin.

Modus "pura-pura lupa" ini disinyalir terjadi tidak hanya di Ibu Kota, tetapi juga menjalar hingga ke daerah. Burhanuddin juga menyoroti kebocoran data aset yang memicu permintaan "jatah" pinjam pakai dari pejabat daerah, mulai dari bupati hingga kepala dinas, yang mengetahui detail lokasi dan kondisi barang rampasan tersebut.

Ia memerintahkan Badan Pemulihan Aset untuk segera melakukan audit menyeluruh dan menertibkan administrasi agar barang rampasan negara tidak menguap atau dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak.***