JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar pada Senin (28/8/2023), memutuskan, Irjen Napoleon tetap sebagai anggota Polri.

KKEP Polri hanya menghukum mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) itu dengan sanksi etik berupa demosi 3 tahun 4 bulan (40 bulan).

Dikutip dari Republika.co.id, Kepala Biro Penerangan dan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Ahmad Ramadhan mengatakan, sidang etik terhadap Irjen Napoleon tersebut dipimpin Komisaris Jenderal (Komjen) Ahmad Dofiri. Empat anggota majelis internal yang turut memutuskan, yakni Irjen Imam Widodo, Irjen Syahardiantono, Irjen Hendro Pandowo, dan Irjen Hary Sudwijanto. 

Lanjut Ramadhan, Sidang KKEP menyatakan, Irjen Napoleon telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan penghapusan status red notice atau buronan terhadap nama Joko Tjandra.

Dari perbuatan Irjen Napoleon tersebut, kata Brigjen Ramadhan, Sidang KKEP  menebalkan status Irjen Napoleon sebagai pelanggar atas kesalahannya tersebut sebagai terpidana selama empat tahun penjara oleh putusan inkrah Mahkamah Agung (MA).

Dari perbuatan dan status hukum tersebut, Sidang KKEP menyatakan, Irjen Napoleon melanggar Pasal 13 ayat (1) PP 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Pasal 7 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (1) c, Pasal 13 ayat (1) e, dan Pasal 13 ayat (2) a Perkapolri 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sidang KKEP menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

“Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar (Irjen Napoleon) dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” begitu kata Brigjen Ramadhan, Senin (28/8/2023). 

Atas sanksi etika tersebut, kata Brigjen Ramadhan, Sidang KKEP memerintahkan agar Irjen Napoleon menjalani hukuman berupa permintaan maaf. “Kewajiban pelanggar (Irjen Napoleon), untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan atau tertulis kepada pimpinan Polri, dan pihak yang dirugikan,” kata Brigjen Ramadhan. 

Adapun keputusan KKEP yang kedua, yaitu berupa penjatuhan sanksi administratif terhadap Irjen Napoleon.

"Yaitu berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun empat bulan, terhitung semenjak dimutasi ke Itwasum Polri,” ujar Brigjen Ramadhan. 

Irjen Napoleon adalah perwira tinggi Polri yang  terseret kasus korupsi berupa penerimaan suap penghapusan red notice buronan Djoko Tjandra. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta 2021 memvonis mantan Kadiv Hubinter Mabes Polri itu dengan pidana empat tahun penjara. 

Perlawanan hukum di tingkat banding, sampai di level Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan peradilan tingkat pertama, dan kedua tersebut. Napoleon, pun dieksekusi di Lapas Cipinang namun dititipikan di sel tahanan di Bareskrim Polri.

Pada 2022, Irjen Napoleon kembali dijerat kasus. Namun kasus terakhirnya itu terkait dengan tindak pidana umum. Irjen Napoleon melakukan penganiayaan terhadap tahanan penistaan agama, M Kace. Terkait kasus tersebut, Napoleon dipidana lima bulan. Namun sebagai terpidana atas dua kasus pidana yang terpisah tersebut, pada 17 April 2023, Irjen Napoleon sudah dinyatakan bebas bersyarat. 

Kepala Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti, pada Jumat (4/8/2023) lalu menyampaikan, Irjen Napoleon kini dalam masa bimbingan sebagai mantan warga binaan.***