BENGKALIS, GORIAU.COM - Dalam sebulan terakhir, pemberitaan tentang penyertaan modal Rp300 miliar Pemkab Bengkalis kepada PT Bumi Laksamana Jaya (PT BLJ) untuk pembangunan 2 pembangkit terus menjadi sorotan media.

Terakhir, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis langsung turun ke perusahaan semi plat merah tersebut guna mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penyelidikan.

Adanya keraguan publik terkait rencana pembangunan 2 pembangkit listrik oleh PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) bersama konsorsium, masing-masing PLTGU Balai Pungut 1x50 MW dan PLTU Buruk Bakul 2x35 MW nampaknya akan segera terjawab.Khusus untuk PLTGU Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, untuk daya 1 X 35 MW pihak BLJ memasang target  Mei atau Juni 2014 sudah commissioning test. Sementara sisanya untuk 1 x 15 MW ditargetkan 3 sampai 4 bulan setelah itu sudah beroperasi tanpa menggunakan bahan bakar.

''Sekarang masih dalam tahapan pemasangan pancang pondasi. Ditargetkan April sudah pemasangan turbin sehingga Mei atau Juni 2014, sudah bisa commissioning test dan dilakukan sertifikasi oleh PLN,'' ujar Direktur PT BLJ, Yusrizal Andayani saat coffe morning dengan wartawan di Hotel Pantai Marina, Bengkalis, Jumat (13/12).

Menyangkut PLTU Buruk Bakul 2x35 MW, diakui Yusrizal memang ada beberapa kendala sehingga pembangunan fisiknya belum bisa dimulai hingga saat ini. Seperti  belum adanya penetapan di mana posisi Kawasan Industri Buruk Bakul (KIBB) serta izin lokasi pembangunan pembangkit itu sendiri.

''PLN maunya pembangunan pembangkit itu dilakukan di Pulau Bengkalis. Tapi mengingat rencana awal kita pembangunan pembangkit itu di Buruk Bakul guna menunjang Kawasan Industri Buruk Bakul, makanya kita tetap berharap di Buruk Bakul,'' ujar Yusrizal didampingi jajaran top manajemen lainnya.

Ditambahkan Yusrizal, pihak PLN bukannya tidak mau membeli. Tapi mengingat daya yang dihasilkan PLTU Buruk Bakul mencapai 2 x 35 MW, ada aspek legalitas yang harus dilalui. Ini yang sedang dipertimbangkan pihak PLN, legal kontraknya seperti apa.

''Kita juga tidak mau bermasalah di kemudian hari. Jangan sampai pembangunan pembangkit selesai, tapi aspek legalnya bermasalah. Kalau mau cepat, mereka (PLN) menyarankan kita membangun pembangkit di bawah 10 MW atau PLTS Biomass yang ramah lingkungan dari sampah dengan kapasitas 2x6,5 MW. Kalau ini tidak perlu proses tender lagi,'' ujar Yusrizal.

Pada kesempatan itu Yusrizal juga menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan pembangkit ini tidak bisa instan. Terkadang butuh waktu sekitar 4 tahun baru bisa beroperasi, itupun nanti ada proses sertifikasi dari PLN. Menurutnya, kalau pembangunan fisik saja bisa selesai dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun. Tapi kalau menyangkut aspek perizinannya, ini biasanya yang lama bisa memakan waktu sampai 2 tahun.

''Tapi kita tidak akan menyerah. Kepercayaan yang telah diberikan Pemkab Bengkalis melalui penyertaan modalvRp300 miliar ini akan kita wujudkan. Apalagi pembangunan pembangkit ini untuk kepentingan orang banyak dan akan memberikan multiplayer effect yang luar biasa,'' ujarnya.

Pada kesempatan itu Yusrizal juga menjelaskan, adapun rincian Rp300 miliar dari dana penyertaan modal yang dikucurkan Pemkab Bengkalis kepada PT BLJ, Rp100 miliar untuk pembangunan pembangkit di Balai Pungut dan Rp200 miliar lagi untuk pembangunan pembangkit di Buruk Bakul. Disampaikan pula, bahwa dana penyertaan modal tersebut tidak sepenuhnya mencukupi untuk pembangunan kedua pembangkit tersebut, maka dari itulah pihak PT BLJ menggandeng pihak konsorsium untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan.

''KUntuk PLTGU Balai Pungut saja butuh dana sekitar Rp450 miliar, sementara dana yang dialokasikan dari penyertaan modal hanya Rp100 miliar. Kekurangannya itu kita menggandeng konsorsium  PT ZUG dan PT PIR serta pinjaman dari perbankan,'' jelasnya.

Selain persoalan pembangunan kedua pembangkit di atas, Yusrizal juga menjelaskan kenapa BLJ coba merambah ke bisnis migas, properti serta bisnis lainnya. Salah satu asalannya, secara margin bisnis di sektor ini sangat menjanjikan ke depannya. Apalagi manajemen saat ini cukup banyak dibebani utang-utang masa lalu, angkanya mencapai sekitar Rp45 miliar yang harus dikembalikan ke kas negara.

''Kalau kita hanya mengandalkan unit bisnis yang ada saat ini, saya pikir marginnya masih sangat kecil. Seperti APMS BLJ yang setiap bulannya hanya dijatah sekitar 300 Kl oleh Pertamina. Kemudian divisi material sifatnya lebih banyak membantu pengusaha lokal. Maka dari itu kita berusaha mencoba ekspansi ke bisnis migas dan properti yang secara margin cukup besar,'' ujarnya.jfkÂ