TEMBILAHAN- Komisi II DPRD Inhil bertandang ke Dinas Koperasi dan Perdagangan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Selasa (23/5/2017). Kedatangan para legislator Inhil itu tidak lain untuk mengetahui sejauhmana kebijakan dinas di sana dalam mengendalikan harga sembako.

''Kita ingin mengetahui bagaimana cara mereka mengendalikan lonjakan harga jelang bulan suci Ramadan,'' ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan kepada GoRiau.com.

Berdasarkan hasil kunjungan di san, dikatakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, untuk mengendalikan lonjakan harga Dinas Koperasi dan Perdagangan DKI Jakarta membentuk Bada Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dimana, BUMD lah yang langsung bertindak sebagai distributor bahan sembako yang kemudian akan dijual ke pasar-pasar di DKI Jakarta.

''Dengan BUMD, Pemerintah Provinsi Jakarta jadi mudah dalam mengendalikan harga,'' lanjutnya.

Kebijakan lain yang dilakukan di DKI, dikatakannya adalah dengan melakukan operasi pasar yang melibatkan semua unsur.

''Salah satunya mereka melibatkan TNI AD sebagai penyidik apabila ditemukan unsur permainan dari pedagang yang berakibat melambungnya harga sembako,'' ujarnya.

Mengingat Pemkab Inhil belum memiliki BUMD, dikatakan pria yang akrab disapa Asun ini, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat operasi pasar.

''Untuk Inhil, hanya operasi pasar bersama instansi terkait yang bisa dilakukan untuk mengendalikan lonjakan harga,'' tukas Asun.(adv)