MASYARAKAT Pekanbaru mungkin masih ingat dengan visi pemerintah kota yang digagas 5 tahun belakang untuk mewujudkan tata kelola kota cerdas di Pekanbaru yakni Smart City Madani yang terdiri dari 6 pilar yaitu Smart Government, Smart People, Smart Environment, Smart Economy, Smart Mobility dan Smart Living.

Visi ini patut diapresiasi dan memang menjadi momen yang sangat pas seiring dengan program terkini Asean dalam membentuk kota liveable di negara-negara anggota, sayangnya Pekanbaru belum termasuk nominasi jaringan kota percepatan pembangunan Smart City saat ini. Kota-kota di Indonesia yang dinominasikan adalah Jakara, Makassar dan Banyuwangi sebagai Asean Smart Cities Network (ASCN).

Selain itu pembangunan konsep kota tersebut merupakan salah satu cara pengendalian produksi emisi dimana Indonesia sendiri sudah menandatangani Perjanjian Paris mengenai NDC (Nationally Determined Contributions) sebagai bentuk komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon sebesar 29% hingga tahun 2030.

Akankah Pekanbaru Mampu Bertransisi Menuju Energi Terbaharukan

Proses terbentuknya kota berkelanjutan dan berbasis teknologi (Smart City) tidaklah terbentuk dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun, akan tetapi proyek yang sangat panjang dengan perencanaan menyeluruh dan membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan. Belum lagi pembangunan kota berkonsep Smart City membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.

Kota Barcelona saja sebagai pioneer awal Smart City dengan layanan publik berbasis digital diawali dari pembangunan sarana olimpiade pada tahun 1992, kemudian terus berlanjut hingga pada tahun 2014 Barcelona ditetapkan sebagai Ibukota Inovasi Eropa oleh Komisi Uni Eropa. Jadi butuh sekitar 22 tahun bagi Barcelona menjadi Kota yang Liveable City.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mewacanakan konsep Smart City dalam bentuk Visi pada tahun 2017 dan hal ini semestinya dapat diteruskan dalam proyek jangka panjang walau hingga 2050.

Perlu dicatat agar kita tidak salah mengartikan bahwa Smart City bukan hanya berfokus pada peluncuran produk digital dan menggandeng provider Internet sebagai penyedia jaringan, akan tetapi lebih mengedepankan complex sociotechnical system yaitu sistem dimana masyarakat dan teknologi saling berinteraksi dalam hubungan resiprokal yang terdiri dari 3 layer yakni infrastructure layer, data/digital layer dan aervice layer serta memperhatikan 5 dimensi tantangan yaitu teknologi, ekonomi, sosial, politik dan yurisdiksional. Infrastructure Layer adalah platform dasar untuk kedua layer lainnya dalam hal pembangunan kota yang berkelanjutan.

Langkah awal paling dasar sebenarnya dalam proyek Smart City adalah pemerintah kota harus memprioritaskan infrastructure layer terlebih dahulu, dalam hal ini adalah energi dan mobilitas yang mana dua sektor ini adalah penyumbang emisi terbesar yaitu sebesar 46.35% (energi) dan 26.39% (transportasi).

Disini kita tidak lagi memakai sebutan transportasi dalam hal pembangunan kota karena mobililitas tidak hanya mencakup transportasi tetapi juga kemudahan aksesibilitas pergerakan manusia yang inklusif seperti pembangunan akses pejalan kaki, akses mobilitas bagi penyandang disabilitas, ataupun kemudahan ruang pergerakan bagi pesepeda dan bentuk mobilitas lainnya.

Saat ini kita akan berfokus pada energi terbaharukan sebagai infrastruktur pokok bagi pembangunan di kota Pekanbaru. Melihat letak geografis kota, Pekanbaru memang cukup jauh dari pesisir pantai dan berada di tengah titik pulau Sumatera.

Beruntungnya banyak mendapatkan limpahan sinar matahari, maka strategi yang tepat adalah membangun solar panel dengan memanfaatkan tenaga matahari atau teknologi photovoltaic. Sementara geografis pesisir yang berpotensi memiliki kuantitas angin yang besar dapat memanfaatkan tenaga angin dengan membangun wind turbine (turbin angin).

Mempertimbangkan tingkat urbanisasi yang tinggi dan diikuti angka kelahiran akan linier dengan konsumsi suplai energi yang tinggi pula. Hari ini PLTU Tenayan menjadi sumber utama suplai energi dan juga terdapat PLTA Koto Panjang yang mengandalkan debit air Sungai. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil merupakan penyumbang terbesar emisi dalam industri energi.

Adanya dampak perubahan iklim (climate change) sangat memungkinkan untuk mengganggu operasional suplai energi yang dihasilkan dari arus air. Maka dari itu, Global Issue akan perubahan iklim (climate change) akan dapat diminimalisir melalui pembangunan kota berkonsep Smart City.

Tantangan utama yang kemungkinan besar dihadapi Pemerintah Kota adalah financing (pembiayaan) serta bagaimana mendorong masyarakat luas untuk mengadakan pemasangan solar panel di perumahan.

Penyusunan regulasi untuk setiap perusahaan menengah ke atas dalam memulai instalasi solar PPanel di gedung perkantoran atau areal lahan perkantoran dan memberikan waktu tenggang misalnya hingga 5 tahun bagi perusahaan - perusahaan tersebut dalam hal pembangunan solar panel merupakan alternatif percepatan pembangunan energi terbaharukan. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen perusahaan kepada kelestarian lingkungan.

Asset solar panel adalah proyek jangka panjang dan bagi perusahaan, banyak keuntungan yang didapatkan seperti mengurangi angka tagihan listrik sehingga menghemat keuangan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan mitra (pelanggan maupun pemerintah).

Pemerintah Kota juga mungkin dapat menerapkan subsidi hingga 50% bagi warga perumahan yang akan melakukan instalasi solar panel dan ikut memastikan pemasangan solar panel dapat beroperasi dengan sempurna dan terhubung ke smart grid atau jaringan listrik yang terintegrasi dengan teknologi digitalisasi yang memungkinkan pengaturan suplai energi yang lebih efektif.

Besaran seberapa besar areal yang dibutuhkan untuk pemasangan solar panel tentu harus mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan oleh regulasi misalnya minimal 20 persen dari areal lahan jika luas lahan mencapai 500 meter persegi. Kita bisa bercermin pada kota Vienna, Austria, yang menerapkan solusi inovatif untuk tantangan penerapan energi terbaharukan.

Pemerintah Vienna memberikan subsidi kepada warganya sebesar 50 persen dan bertanggung jawab mulai dari instalasi, pengaturan dan pengoperasian solar panel, kemudian menyewa panel-panel tersebut dari warganya sebagai sumber energi di jaringan listrik milik pemerintah kota. Kemudian pemilik panel surya menerima profit tahunan sebesar 3.1 persen sebagai bentuk investasi warga. Setelah 25 tahun, pemerintah kota membeli kembali panel-panel tersebut dan nominal yang telah diinvestasikan warga dikembalikan kepada pemilik panel.

Energi adalah infrastruktur dasar yang perlu diakselerasi untuk menuju Smart City

Menggandeng provider jaringan internet merupakan aksi cukup penting sebagai bagian dari perencanaan data layer, akan tetapi hal tersebut terlalu dini tanpa memprioritaskan infrastructure layer terlebih dahulu akan menciptakan inefisiensi tanpa pondasi infrastruktur yang siap menopang dua layer di atasnya.

Sustainable Urban Financing

Mengenai financing atau pembiayaan Smart City, kita dapat memisahkan antara pembiayaan saat proyek Smart City berjalan hingga selesai dan pembiayaan setelah terciptanya Smart City dimana infrastructure layer, data layer dan service layer berjalan sirkular.

Sumber dana tradisional sebagai pembiayaan dapat diperoleh melalui pajak pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak iklan, properti, profesi dan lainnya sebagai pemasukan keuangan pemerintah daerah. Kemudian sumber non-tradisional seperti suntikan dana dari pemerintah pusat, pendapatan dari perusahaan negara seperti gas, air ataupun parkir.

Kemudian sumber pendanaan dari obligasi daerah dan organisasi - organisasi besar di dalam negeri maupun luar negeri seperti badan keuangan atau bank dalam negeri, World Bank, IMF ataupun dari langsung dari negara maju berbentuk hibah atau loan. Sementara itu sustainable financing dapat diterapkan tatkala Smart City berjalan dimana pendapatan pemerintah dari aktivitas service layer dalam kerangka Smart City harus dialokasikan untuk pembiayaan infrastructure layer yang memerlukan biaya operasional, perawatan dan penggantian alat/kelengkapan teknologi baru sebagai bentuk maintenance pada infrastructure layer sehingga aktivitas pada data layer dan service layer terus berlanjut dengan sustainable financing pada Smart Cities. ***

* Ardiansyah Putra tinggal di Pekanbaru dan Studied Smart Urban Infrastructure from ÉPFL.