JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, menghadiri Pertemuan Pengarahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait Pengendalian Inflasi Daerah, Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center(JCC), Kamis (29/9/2022).

Dalam Pengarahannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta jajaran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri karena Indonesia kaya akan potensi wisata.

"Sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja," ujarnya.

Terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), Jokowi menekankan untuk membeli produk yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Presiden pun mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog.

"Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog," tegas Presiden.

Begitu juga dengan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), kepala negara meminta jajarannya untuk kerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.

"Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng," tambah Jokowi.

Usai mengikuti pengarahan, Bupati Adil mengatakan Pemkab Meranti siap mendukung penuh arahan dan instruksi dari Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya semua arahan itu sudah mulai dilakukan dan ditindaklanjuti oleh seluruh satuan kerja di Meranti.

"Kita di daerah memang sudah menindaklanjutinya. Mulai dari memasukkan produk UMKM ke dalam e-katalog, membentuk tim pengendalian inflasi hingga tim penanggulangan kemiskinan," ujar Adil.

Hadir dalam pengarahan tersebut, Wakil Presiden, Maaruf Amin, para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), para panglima komando daerah militer (Pangdam), para kepala kepolisian daerah (kapolda), dan seluruh kepala kejaksaan tinggi.***