PEKANBARU – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selama tiga bulan ke depan mendapat respons positif dari berbagai pihak. Namun, kemudahan dalam aspek administrasi turut menjadi sorotan agar kebijakan ini benar-benar efektif mendorong kepatuhan masyarakat.

"Pemutihan itu bagus, tapi yang paling penting adalah mempermudah administrasi persyaratan pembayaran pajak. Kalau syaratnya mudah, masyarakat tentu lebih antusias membayar pajak," ujar mantan anggota DPRD Riau, Husaimi Hamidi, Senin (2/6/2025).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyoroti salah satu kendala utama yang sering ditemui masyarakat, yakni kewajiban menunjukkan KTP asli pemilik kendaraan. Menurutnya, banyak wajib pajak batal membayar karena tidak memiliki dokumen tersebut.

"Ada oknum yang menerima fotokopi KTP, tapi lewat jalur tidak resmi. Hal-hal seperti ini seharusnya jadi perhatian Gubernur. Beliau bisa turun langsung tanpa identitas, agar tahu kondisi di lapangan, karena praktik seperti ini terjadi di banyak UPTD kabupaten/kota," jelasnya.

Ia juga menyarankan agar seluruh kantor Samsat memasang papan informasi yang jelas mengenai syarat administrasi, sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

"Kalau memang tidak boleh pakai fotokopi KTP, ya jangan ada oknum yang membolehkan. Saya khawatir uang yang masuk ke kantong oknum justru lebih besar dari yang masuk ke kas daerah," tegas Husaimi.

Lebih lanjut, ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang berniat membayar pajak namun batal akibat terkendala aturan yang berbelit. Ia mengingatkan bahwa saat masih menjabat di Komisi III DPRD Riau, dirinya pernah mendorong pembangunan 10 UPT Samsat untuk mendekatkan layanan ke masyarakat.

"Alhamdulillah, saat itu pendapatan daerah dari sektor pajak meningkat signifikan. Karena itu, saya harap Gubernur dapat meninjau kembali dan menyederhanakan syarat administrasi pembayaran pajak. Jangan sampai niat baik masyarakat justru terhalang oleh birokrasi," tutupnya. ***