SERANG – Industri media konvensional di Indonesia tengah menghadapi krisis hebat akibat dominasi platform global yang menyedot pendapatan iklan nasional. Kondisi ini disebut menjadi biang keladi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang menghantam awak media saat ini.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat mengungkapkan bahwa sektor media tradisional kehilangan "amunisi" finansial karena peralihan iklan ke media sosial dan layanan video berbagi seperti YouTube.

"Sekarang ini semua media tradisional mengalami PHK karena pendapatannya menurun. Dari mana income-nya? Dari iklan. Iklan larinya ke medsos," tegas Komaruddin di sela Konvensi Nasional Media Massa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

Mantan Rektor UIN Jakarta ini menjelaskan bahwa media arus utama kini berada di posisi yang sangat sulit. Tanpa pendapatan iklan yang memadai, perusahaan media tidak lagi memiliki kemampuan untuk menanggung biaya operasional dan kesejahteraan tenaga kerja.

Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Dewan Pers mendesak pemerintah untuk tidak tinggal diam. Komaruddin meminta segera adanya regulasi yang mampu menciptakan keadilan dan keseimbangan ekosistem bisnis media di tanah air guna membendung hegemoni platform global.

"Kalau pemerintah tidak ikut menciptakan keadilan, media mainstream itu kemudian mengalami kekurangan pendapatan dan akhirnya PHK," pungkasnya.

Hadirnya aturan yang adil diharapkan mampu memulihkan kesehatan finansial media arus utama agar tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi di tengah gempuran algoritma platform asing.***