DUMAI - Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau telah mengeluarkan hasil verifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota(Pemko) Dumai 2017. Atas hasil tersebut Pemko Dumai hari ini akan memberikan jawaban atas verifikasi itu.

Demikian hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai Said Mustafa kepada GoRiau.com (GoNews Grup), Selasa (7/2/2017). Dimana evaluasi provinsi sudah diterima, pemko akan merapatkan dengan DPRD Dumai dan dibicarakan dengan Walikota Dumai.

"Hari ini sudah kita jawab hasil verifikasi provinsi. Ada beberapa hal yang juga menjadi catatan. Intinya ada yang tidak boleh dianggarkan, karena ada aturan yang mengatur lebih jauh. Juga rasinalisasi anggaran," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dumai Marjoko Santoso kepada GoRiau.com (GoNews Grup) mengatakan, rasionalisasi sebesar 15 persen sudah sesuai dengan instruksi Walikota Dumai Zulkifli AS.

"Karena masih ada pendapatan daerah 2016 yang tidak penuh dibayarkan oleh pemerintah pusat. Selain itu kita pun harus membayar beban hutang pada APBD 2016 di 2017, untuk itu diinstruksikan oleh pemimpin daerah untuk merasionalisasi anggaran sebesar 15 persen," ungkapnya.

Ia mengatakan permasalahan tersebut diperhintungkan nantinya. Sebenarnya tanpa ada verifikasi ini pun, rasionalisasi 15 persen tersebut tetap dilaksanakan dimasing-masing OPD.

"Kita tetap memperhitungkan APBD 2017 setelah hasil verifikasi yang sudah keluar ini. Dari hasil verifikasi itu pun belum tentu juga bisa menutupi hutang kepada pihak ketiga pada 2016. Namun semuanya itu akan ada kepastiannya setelah pembahasan bersama," ulasnya.

Ia menegaskan untuk kegiatan seremonial dikurangi pada 2017. Hal itu dikarenakan Pemko Dumai harus berhemat mengingat, banyak yang harus ditutupi dari 2016 pada 2017.

"Kita himbau agar masing-masing OPD, seperti rapat untuk dilakukan di kantor masing-masing saja. Mengingat rasionalisasi anggaran 2017," jelasnya.

Walikota Dumai Zulkifli AS juga mengatakan kepada GoRiau.com, meskipun ada rasionalisasi anggaran, kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun ini harus maksimal dan optimal, serta memberikan pelayanan terbaik. Kepala OPD yang baru pun harus bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Baca juga:

Hasil Evaluasi Provinsi Terhadap APBD 2017 Kota Dumai Sudah Keluar, Ada yang Dilarang, Diformulasikan dan Dikurangi

Pemko Dumai 'Galau', Antara Bayar Utang dan Rasionalisasi Anggaran

"Hutang 2016 yang harus dibayarkan Pemko Dumai di 2017, karena kurangnya bantuan pemerintah pusat, serta provinsi. Sehingga berpengaruh pada keuangan daerah," ujarnya.*** #KLIK Disini Untuk Baca Berita DUMAI