PEKANBARU – Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Karmila Sari, meminta pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan pengurangan tax levy (pungutan ekspor), dalam menuntaskan terjunnya harga sawit.

Karmila yang juga Ketua Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Riau ini mengatakan, pihak DPP Samade hari ini sudah berkoordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dan kementerian terkait untuk membicarakan masalah ini.

"Kalau di kita, mendorong agar ada kebijakan tax levy itu, karena jika ini dikurangi, beban ekspor akan berkurang, dan negara penerima bisa lebih tertarik menerima Crude Palm Oil (CPO) dari Indonesia," ujar politisi Partai Golkar ini, Kamis (7/7/2022).

Dikatakan Karmila, dengan harga CPO yang hanya sekitar Rp 6000/kg nya, para petani sudah sangat mengeluh, karena penurunan harga ini berdampak murahnya harga tandan buah segar dari para petani.

"Di waktu yang sama, harga pupuk dan instrumen lainnya tetap mahal. Petani tidak punya pilihan lain selain menjual dengan harga yang murah itu," katanya.

Terkait fenomena banyaknya petani yang menjual buah sawit ke negara tetangga, seperti Malaysia, menurut Karmila harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk memberi perhatian kepada para petani. Sehingga, petani tak mengambil tindakan sendiri.

"Petani tentu tak mau rugi banyak, apalagi kita tak tahu kondisi kedepannya, ditambah lagi anak-anak mau masuk sekolah, tentu kebutuhan jadi lebih banyak," kata Karmila. ***