
BENGKALIS, GORIAU.COM - Kenaikan harga pasir dan BBM di Bengkalis diperkirakan akan berpengaruh pada material proyek fisik yang ada di Kabupaten Bengkalis, Riau. Karena itu, Unit Layanan Pengadaan Bengkalis diingatkan harus ekstra hati-hati dalam menetapkan pemenang proyek. Jika tidak, akan banyak proyek akan terbengkalai karena kontraktor tidak bisa menyesuaikan harga penawaran dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Ujung-ujungnya, proyek bisa asal-asalan.
''Kita minta ULP Bengkalis hati-hati, jangan sampai pemenang sudah dapat dan harga sudah disepakati, tapi proyek tidak bisa dikerjakan karena harga material melonjak tajam. Jangan hanya semata-mata berpedoman pada bantingan penawaran rekanan, tapi juga harus mengedepankan azas logika,'' ujar Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Bidang Pembangunan Daerah, Suhendri Asnan, Senin (6/5/2013).
''Seperti kita ketahui, sekarang ini pasir laut di Bengkalis mulai langka, terus harga BBM bakal naik tahun ini. Kalaupun ada, dijual dengan harga dua kali lipat dari sebelumnya karena pasir laut saat ini didatangkan dari Tanjung Balai karimun-Kepulauan Riau. Dokumen penawaran yang diajukan rekanan harus dievaluasi secara seksama dengan mengedepankan azas logika,'' ujarnya.
Kewenangan penuh yang dimiliki ULP untuk menentukan pemenang lelang, jangan disalahgunakan para pengambil kebijakan di ULP. Ia mencontohkan dengan situasi sekarang ini, dimana BBM bakal naik, harga pasir laut selangit, mustahil pokja di ULP bisa memenangkan rekanan yang membanting di atas 20 persen. Bahkan ia menyebut, penawaran di atas 15 persen saja dimenangkan rekanan diragukan kemampuan kerja mengerjakan proyek sesuai dengan bestek.
''Bayangkan saja, kalau ULP memenangkan rekanan yang membanting diatas 20 persen, mereka harus membayar pajak sampai 12 persen. Kemudian keuntungan yang harus didapat 10 persen, totalnya sudah 42 persen. Belum lagi kenaikan harga material bukan hanya pasir laut saja, tetapi juga besi, semen, kayu dan lainnya dari harga OE, bagiamana dengan kualitas pekerjaan mereka di lapangan?'' tanya Fraksi PDI Perjuangan. (jfk)