PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang perkara korupsi Bhakti Praja yang menyeret petinggi Pemerintah Kabupeten (Pemkab) Pelalawan kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli Kis Yadi, SE dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, Kamis (31/10/2013) sore.

Kehadiran saksi ahli diharapakn justru meringankan, justru terbalik dan tak membuahkan hasil. Pasalnya saksi ahli pada persidangan yang dipimpin Reno Listowo, SH, MH, Kis Yadi beranggapan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penasihat hukum para terdakwa tidak mengacu pada persoalan dengan keahlian yang dia miliki.

Pantauan GoRiau.com di lokasi, memang pertanyaan yang dilontarkan oleh panasihat hukum para terdakwa kepada saksi ahli terlihat tidak mengarah pada keahlian yang dimiliki Kis Yadi.

Didalam persidangan, Kis Yadi juga menegaskan, kalau pertanyaan yang diberikan pada dia semestinya mengarah pada persoalan kerugian negara. ''Itu bukan ke ahlian saya untuk menjawab, seharusnya pertanyaan mengarah pada kerugian negara, pertanyaan itu bukan berbunyi ''apakah atau adakah,'' tegas Yadi.

Lanjut Kis Yadi, Dalam perkara tersebut dia menganalisis data melalui bukti-bukti yang ada, kemudian mempertimbangkan dengan laporan yang masuk. ''Saya menganalisis data itu mengacu pada bukti dan laporan yang saya terima,'' terang saksi.

Seperti diketahui kasus ini bermula pada akhir tahun 2001. Saat itu, TAJ selaku Bupati Pelalawan mengadakan rapat dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang membahas lokasi yang cocok digunakan untuk perkantoran Pemkab Kab. Pelalawan. Kemudian pada awal Tahun 2002 TAJ bersama-sama dengan terdakwa 1 SH meninjau lokasi kebun sawit milik PT Katulistiwa Argo Bina di KM 5 Logging RAPP RT 1 RW 3 Dusun 1 Harapan Desa Sekijang Kec. Pangkalan Kerinci, yang hendak dijual oleh pemiliknya.

Selanjutnya pada bulan Maret 2002 TAJ munjumpai Direksi PT Khatulistiwa Argo Bina bernama David Chandra untuk melakukan penawaran terhadap kebun sawit tersebut, sehingga di sepakati harga sawit perhektarnya Rp 20.000.000, lalu Bupati Pelalawan TAJ menugaskan SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk meninjaklanjuti kesepakatan tersebut.

Dan pada akhir bulan Maret 2002, TAJ selaku Bupati Pelalawan memerintahkan Lh, sebagai Kabag Keuangan Pemkab Pelalawan untuk menyediakan dana pembelian lahan kebun sawit tersebut dan menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa 1, lalu Ld memerintahkan MY (Alm) selaku Bendahara Setda Pelalawan untuk menyerahkan uang sebenyak Rp 500.000.000 kepada terdakwa 1 sehingga dana untuk membeli lahan tersebut masih kurang Rp 1,7 M.

Kemudian untuk mengatasi kekurangan tersebut, TAJ selaku Bupati Pelalawan bersama terdakwa SH meminjam uang kepada pihak ketiga benama LL sebesar Rp. 1,5 M dengan janji akan memberi sebagian tahah lahan kebun sawit tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa SH bersama-sama dengan TAJ selaku Bupati Pelalawan periode 2001-2006 dan Ld selaku Kabag Keuangan tahun 2002 serta MI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2002 yang telah mengeluarkan dana APBD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 500.000.000 yang bertentangan dengan PP RI No. 105 Tahun 2002 tenteng Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ***